Jakarta – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin, hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024). Muhyiddin menjadi satu dari empat Kepala Dinas terpilih yang diundang, bergabung dengan perwakilan dari Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Riau, dan Kota Tangerang Selatan untuk berbagi perspektif dan pengalaman dalam menjalankan kebijakan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Muhyiddin menyampaikan bagaimana proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar berjalan tertib dan lancar berkat dukungan berbagai pihak. “Kami memiliki kolaborasi erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendukung kelancaran pendaftaran siswa baru,” ungkap Muhyiddin. Menurutnya, sinergi antar-instansi ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh anak Makassar mendapatkan akses pendidikan yang mereka butuhkan.
Pendidikan inklusif menjadi salah satu sorotan dalam pemaparan Muhyiddin. Kota Makassar, lanjutnya, terus berkomitmen dalam mengembangkan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak penyandang disabilitas. “Kami memetakan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas dari tingkat TK hingga SMP untuk memastikan akses belajar setara,” ujarnya. Program pendidikan inklusif ini adalah bagian dari upaya besar Disdik Makassar untuk memberikan pendidikan yang lebih adil dan merata.
Selain itu, Muhyiddin juga menyoroti berbagai program ekstrakurikuler yang dikembangkan untuk membentuk karakter siswa. Salah satunya adalah festival pendidikan yang dirancang untuk menumbuhkan minat dan kreativitas siswa melalui kegiatan di luar pelajaran akademik. “Kami ingin membentuk kepribadian siswa sekaligus mendukung potensi mereka melalui kegiatan-kegiatan kreatif,” jelasnya.
Tak ketinggalan, program strategis Pemkot Makassar di bidang pendidikan, yaitu revolusi pendidikan dengan 18 poin utama, juga menjadi perhatian. Salah satu program unggulan ini adalah “Semua Harus Sekolah,” yang bertujuan memastikan pendidikan dasar 9 tahun terpenuhi di seluruh Kota Makassar. “Kami ingin menekan angka putus sekolah, agar tidak ada anak Makassar yang tertinggal,” tegas Muhyiddin.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh. “Kebijakan yang efektif harus berpihak pada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” tuturnya. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan secara adaptif di seluruh wilayah Indonesia.
Acara ini berakhir dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta yang terdiri dari pejabat daerah dan pemangku kepentingan pendidikan.
