Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menaruh kepercayaan pada Pemerintah Kota Makassar dengan menunjuknya sebagai pilot project untuk program ‘Deklarasi Panti Sosial Bermutu’. Keputusan ini merupakan apresiasi atas keberhasilan kolaboratif sebelumnya dalam program relokasi permukiman kumuh.
- Kemensos menunjuk Makassar sebagai pilot project program ‘Deklarasi Panti Sosial Bermutu’.
- Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan panti sosial dan menekan kekerasan terhadap anak.
- Kepercayaan ini didasari keberhasilan program relokasi permukiman kumuh melalui Rumah Nayla.
- Menteri Sosial mengapresiasi sinergi antara Kemensos, Pemprov Sulsel, dan Pemkot Makassar.
- Wali Kota Makassar menegaskan komitmen terhadap kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan.
Makassar Terpilih Ulang: Tonggak Baru dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Reputasi Pemerintah Kota Makassar dalam menangani isu-isu sosial kembali mendapat pengakuan dari tingkat pusat. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) telah secara resmi kembali memilih Makassar untuk menjadi pilot project dalam program unggulan mereka, ‘Deklarasi Panti Sosial Bermutu’. Penunjukan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah bukti nyata dari hasil kerja keras dan sinergi yang telah terbangun sebelumnya.
Keberhasilan program relokasi permukiman kumuh yang diinisiasi oleh Pemkot Makassar, terutama melalui pembangunan Rumah Nayla, menjadi salah satu faktor krusial di balik kepercayaan yang kembali diberikan oleh Kemensos. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar telah memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat.
Memperkuat Perlindungan Melalui ‘Deklarasi Panti Sosial Bermutu’
Program ‘Deklarasi Panti Sosial Bermutu’ sendiri dirancang dengan tujuan yang sangat mulia. Inisiatif dari Kemensos ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan di berbagai panti sosial. Lebih dari itu, program ini memiliki fokus tajam untuk menekan potensi terjadinya kekerasan fisik dan seksual yang rentan dialami oleh anak-anak, khususnya yang berada di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), tempat penitipan anak (daycare), serta institusi pendidikan lainnya.
Kekerasan terhadap anak adalah isu yang sangat sensitif dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Dengan menjadikannya sebagai prioritas, Kemensos dan Pemkot Makassar berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung tumbuh kembang anak-anak yang berada di bawah pengasuhan institusi sosial.
Sinergi Kuat Menuju Solusi Sosial
Penegasan mengenai terpilihnya kembali Makassar sebagai pilot project ini disampaikan dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang turut hadir, memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat sinergi penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Pembahasan yang dilakukan mencakup berbagai upaya kolaboratif yang dapat diimplementasikan di lapangan.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, secara khusus memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan kolaborasi yang telah terjalin. Ia menekankan bahwa kemitraan yang solid antara Kemensos, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemkot Makassar dalam program pembangunan Rumah Nayla telah menunjukkan hasil yang signifikan. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot Makassar tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Munafri Arifuddin dalam keterangannya.
Wali Kota Makassar menyambut baik dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Makassar untuk terus menghasilkan kebijakan yang secara tegas berpihak pada masyarakat rentan serta memperkuat ekosistem perlindungan sosial di seluruh wilayah kota. Ini mencerminkan visi kepemimpinan yang responsif dan berorientasi pada solusi.
Menteri Sosial RI lebih lanjut menggarisbawahi bahwa pendekatan kolaboratif yang telah dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi faktor penentu utama dalam mempercepat penyelesaian persoalan sosial secara menyeluruh. Beliau memandang upaya yang ditunjukkan oleh Wali Kota Makassar beserta jajarannya sebagai contoh teladan bagaimana pemerintah daerah mampu bertindak cepat dan memberikan dampak nyata dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Kontributor: RR. Nur
Penyunting: H. Gunadi
