Jika Anda membaca artikel sebelumnya tentang bagaimana “Ekonomi Zombie” dan perbankan bayangan perlahan mencekik leher kelas menengah, Anda mungkin merasa marah, putus asa, atau bahkan bersiap bergabung dengan barisan tagar #kaburajadulu.
Reaksi tersebut valid. Sebagai warga negara yang pajaknya menyokong jalannya republik ini, Anda berhak menuntut lebih.
Namun, mengeluh tanpa menawarkan jalan keluar hanyalah kebisingan. Hari ini, mari kita ubah perspektif. Sejenak, lepaskan kacamata warga yang pasrah, dan mari kita pakai kacamata pengambil kebijakan. Jika saya memegang otoritas absolut di kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekuin), didukung oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, hingga restu penuh dari Presiden RI, ini adalah cetak biru radikal—namun sangat rasional—untuk mematikan “Ekonomi Zombie” dan menghidupkan kembali kelas menengah kita.
Satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap teknokrat di negeri ini: Jika kelas menengah mati, daya beli hancur, penerimaan pajak runtuh, dan negara akan bangkrut. Menyelamatkan kelas menengah bukan sekadar soal empati; ini adalah masalah keamanan nasional.
Berikut adalah intervensi kebijakan multi-sektor yang harus dieksekusi secara terukur dalam empat rentang waktu.
Fase 1: Menghentikan Pendarahan Fiskal (0 – 6 Bulan Pertama)
Di tahap ini, negara harus bertindak seperti dokter di Unit Gawat Darurat. Kita tidak bicara soal pertumbuhan PDB, kita bicara soal mencegah kematian daya beli.
1. Moratorium Total PPN 12% dan Penyesuaian PTKP (Kementerian Keuangan)
Kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tengah krisis daya beli adalah bunuh diri ekonomi. Kebijakan ini sangat regresif; ia menghantam kelas menengah dan bawah secara proporsional jauh lebih keras daripada orang kaya.
- Aksi Cepat: Batalkan kenaikan PPN 12%. Kembalikan ke angka 10% untuk barang kebutuhan esensial dan jasa kelas menengah.
- Penyesuaian PTKP: Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus dinaikkan menyesuaikan dengan inflasi riil tahun 2026. Kelas menengah yang gajinya hanya cukup untuk bertahan hidup di kota besar tidak boleh dipalak oleh pajak penghasilan.
2. Sikat Habis Perbankan Bayangan & Lintah Darat Digital (Menko Ekuin & OJK)
Fenomena “Makan Tabungan” diperparah oleh pinjaman online (Pinjol) dan PayLater yang mengenakan bunga predator.
- Aksi Cepat: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh lagi sekadar memblokir aplikasi. Harus ada intervensi radikal berupa batas atas (cap) suku bunga pinjaman konsumtif agar tidak melampaui batas wajar suku bunga acuan BI.
- Restrukturisasi Kredit Ritel: Bank-bank BUMN harus diinstruksikan untuk menawarkan program pembiayaan ulang (refinancing) dengan bunga rendah bagi kelas menengah yang terjebak utang berbunga tinggi, mirip dengan bagaimana negara sering merestrukturisasi utang korporasi raksasa.
Fase 2: Operasi Pembersihan Struktural (6 Bulan – 2 Tahun)
Setelah pendarahan daya beli berhenti, kita harus membersihkan penyakit utamanya: perusahaan “zombie” dan inefisiensi birokrasi yang memakan anggaran negara.
3. Amputasi BUMN Zombie & Realokasi PMN (Kementerian BUMN)
Negara membuang triliunan Rupiah setiap tahun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyelamatkan BUMN yang salah urus, sarat korupsi, dan sebenarnya sudah bangkrut. Ini adalah definisi nyata dari “Ekonomi Zombie”.
- Aksi Struktural: Hentikan segala bentuk PMN untuk BUMN komersial yang terus merugi. BUMN yang tidak sehat harus dilikuidasi, dilebur, atau diserahkan ke mekanisme pasar.
- Realokasi: Triliunan dana PMN tersebut dialihkan langsung ke sektor riil: subsidi silang biaya kesehatan, penurunan tarif utilitas (listrik/air) untuk rumah tangga, dan perbaikan layanan transportasi publik kota untuk memangkas biaya hidup kelas pekerja.
4. Perluasan Definisi “Bansos” Menjadi Jaring Pengaman Kelas Menengah (Kementerian Sosial & Kemenkeu)
Kelas menengah marah karena mereka menyumbang pajak terbesar tapi tidak pernah merasakan fasilitas jaring pengaman sosial.
- Aksi Struktural: Perkenalkan sistem Tax Rebate (Pengembalian Pajak) atau keringanan pajak spesifik bagi kelas menengah terdidik. Jika seorang warga negara menyekolahkan anaknya di sekolah swasta atau menggunakan asuransi kesehatan swasta karena layanan publik belum memadai, berikan mereka potongan PPh. Mereka telah meringankan beban negara; negara harus menghargai itu secara finansial.
Fase 3: Rekonstruksi Ekonomi Riil (2 – 5 Tahun)
Kita tidak bisa membiarkan perekonomian dikendalikan oleh sektor konsumsi semata. Kita harus membangun ketahanan dari guncangan global, termasuk melindungi sektor hulu di pedesaan yang menopang ketahanan pangan kota.
5. Memutus Mata Rantai Inflasi Impor Pertanian (Kementerian Perdagangan & Kementerian Pertanian)
Rupiah yang melemah mencekik petani karena pupuk dan pakan ternak bergantung pada impor. Jika petani hancur, harga pangan di kota akan meroket, dan kelas menengah kembali tercekik.
- Aksi Restorasi: Ubah arah subsidi pertanian. Alih-alih hanya mengendalikan Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar, subsidi besar-besaran harus diarahkan pada input produksi lokal. Pemerintah harus membangun pabrik pupuk dan industri pakan ternak mandiri berbasis bahan baku lokal. Petani butuh modal murah dan pupuk terjangkau, bukan sekadar janji swasembada.
6. Transisi dari Investasi Padat Modal ke Padat Karya & Teknologi (Kementerian Investasi)
Angka investasi kita (FDI) triliunan, tetapi mengapa lapangan kerja berkualitas tidak tercipta? Karena mayoritas masuk ke sektor ekstraktif hulu (tambang murni) yang sangat padat modal.
- Aksi Restorasi: Berikan insentif pajak (Tax Holiday) HANYA untuk investor yang bersedia membangun industri manufaktur menengah dan hilir (sektor teknologi, perakitan elektronik, komponen otomotif) yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik (S1/D3) dengan gaji layak. Ini adalah jawaban langsung untuk meredam tagar
#kaburajadulu—menciptakan kepastian masa depan bagi otak-otak terbaik bangsa di rumahnya sendiri.
Fase 4: Keberlanjutan Sistemik & Keadilan Bernegara (Jangka Panjang)
Tanpa perombakan keadilan fiskal, setiap solusi di atas hanya akan menjadi penawar rasa sakit sementara.
7. Pengenaan Pajak Kekayaan (Wealth Tax) bagi Oligarki
Di saat kelas menengah dipaksa membayar PPN 12% untuk membeli sabun mandi, segelintir kaum super-kaya memarkir triliunan rupiah dalam bentuk tanah terlantar, saham tidur, dan trust fund tanpa kontribusi pajak yang sepadan.
- Aksi Berkelanjutan: Indonesia harus berani menerapkan Pajak Kekayaan (Wealth Tax) dan Pajak Warisan (Inheritance Tax) yang agresif untuk kelompok 0.1% teratas. Aset tidak produktif (tanah menganggur) harus dipajaki lebih tinggi. Penerimaan dari pajak ini digunakan secara eksklusif untuk mendanai pendidikan gratis berkualitas tinggi dan infrastruktur publik. Ini bukan tentang menghukum orang kaya, tetapi tentang merestorasi keadilan sosial yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila.
Kesimpulan: Negara Harus Kembali Melayani
Kehancuran kelas menengah bukanlah takdir ekonomi; ia adalah produk dari pilihan-pilihan kebijakan yang salah kaprah selama bertahun-tahun. Kebijakan yang lebih melindungi korporasi zombie daripada dapur keluarga kelas pekerja.
Pengambil kebijakan tidak bisa terus memeras kelas menengah hingga tetes keringat terakhir untuk membiayai kelumpuhan birokrasi dan subsidi yang salah sasaran. Cetak biru di atas adalah cara rasional untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar.
Langkah efisiensi MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Kopdes Merah Putih sudah tepat. Pengambil kebijakan makro harus berhitung cermat antara program populis dan ruang fiskal. Pemerintah mulai mengambil langkah rasional untuk memperbaiki inefisiensi di kedua program raksasa tersebut, sehingga bleeding APBN bisa diminimalisir tanpa mengorbankan kelas menengah lebih dalam.
Tugas kita sekarang—sebagai warga negara—adalah memastikan para elit yang sedang duduk di kursi kekuasaan membaca ini, memahaminya, dan mengeksekusinya. Jika mereka menolak, maka opsi rasional yang tersisa bagi kelas menengah yang cerdas hanyalah satu: mengamankan kedaulatan ekonomi keluarga dan dirinya sendiri.
