Ada sebuah ironi yang mengakar dalam struktur ekonomi Indonesia ketika kita membandingkan nasib kelas menengah dengan kelompok superkaya (oligarki). Di satu sisi, daya beli jutaan pekerja formal terus tergerus oleh inflasi dan potongan otomatis Pajak Penghasilan (PPh 21). Namun di puncak piramida ekonomi, kekayaan segelintir elite justru melesat tanpa hambatan, menciptakan jurang ketimpangan yang semakin tidak masuk akal.
Data distribusi ekonomi mencatat sebuah anomali: 1% individu terkaya di negeri ini menguasai sekitar 36% dari total perekonomian nasional. Lebih spesifik lagi, akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia melonjak tajam dari Rp2.508 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp4.651 triliun pada 2024. Angka fantastis ini setara dengan seperlima dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Di tengah negara yang sedang kebingungan mencari utang baru untuk membiayai program strategis dan menambal defisit APBN, membiarkan akumulasi kapital sebesar ini tak tersentuh pajak yang proporsional adalah sebuah kegagalan sistemik.
Tesis: Pajak Kekayaan Sebagai Instrumen Redistribusi Konstitusional
Tesis dari analisis ini adalah: Penerapan Pajak Kekayaan (Wealth Tax) bukan sekadar wacana populis untuk menghukum orang kaya, melainkan instrumen fiskal paling rasional dan konstitusional untuk meredistribusi kekayaan yang mengendap, demi mengembalikan ruang fiskal negara tanpa harus mencekik daya beli masyarakat luas.
Ketimpangan saat ini dijelaskan secara teoretis oleh Thomas Piketty, di mana tingkat pengembalian modal (return on capital) jauh lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi agregat. Akibatnya, kekayaan akan terus terkonsentrasi di tangan segelintir elit (High Net Worth Individuals/HNWI) jika negara tidak melakukan intervensi pajak yang progresif atas aset mereka.
Data: Potensi Rp93 Triliun dari Pajak 2%
Struktur perpajakan kita saat ini sangat bias terhadap pendapatan berbasis gaji, namun terlalu lunak terhadap pendapatan berbasis aset. Mayoritas pendapatan kelompok oligarki bersumber dari passive income (dividen, capital gain, saham) yang tarif pajak efektifnya kerap jauh lebih rendah dibandingkan PPh 21 progresif bagi pekerja kelas menengah (yang bisa mencapai 35%).
Lantas, seberapa besar ruang fiskal yang bisa diselamatkan jika negara berani memajaki mereka?
- Simulasi Pajak 2%: Berdasarkan kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), penerapan wealth tax sebesar 2% saja atas kekayaan 50 triliuner teratas di Indonesia (yang memiliki rata-rata kekayaan Rp159 triliun per orang) dapat menyuntikkan penerimaan rutin sebesar Rp81,56 triliun hingga Rp93 triliun per tahun.
- Dampak Makro: Uang senilai Rp93 triliun ini adalah dana segar (fresh money). Nilai ini lebih dari cukup untuk membangun infrastruktur kesehatan atau menutupi kebutuhan program transisi energi tanpa perlu menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) bertenor utang tinggi yang justru membebani generasi mendatang.
Pemajakan kekayaan adalah “tambang emas” yang selama ini dibiarkan tak tersentuh karena lemahnya instrumen hukum dan minimnya kemauan politik.
Menurut keyakinan pribadi penulis, oligarki dan industrialis juga tidak akan keberatan membagi 2% dari kekayaan mereka yang mereka dapatkan dengan beraktifitas di negeri ini, selama pajak itu digunakan dengan benar, hukum dan keadilan tegak.
Katakanlah pungutan-pungutan liar dan biaya siluman masih terjadi di kawasan-kawasan industri, yang memicu eksodus pabrik-pabrik ke Vietnam yang iklim investasinya lebih sehat, dengan aturan hukum jelas dan transparan, dari pungutan-pungutan liar dan biaya ‘under table’ itu saja, angka 2% mungkin bisa dicapai.
Antitesis: Hantu Capital Flight dan Yurisdiksi Suaka Pajak
Menghadapi tuntutan wealth tax, kelompok penolak kebijakan ini (yang sering kali memiliki lobi politik kuat) kerap memunculkan argumen klasik yang menakutkan: Risiko Capital Flight (Pelarian Modal).
- Mobilitas Kapital: Oligarki berargumen bahwa aset mereka sangat likuid dan mobile. Jika pemerintah Indonesia menerapkan pajak kekayaan yang agresif, mereka akan dengan mudah memindahkan aset finansial mereka ke negara-negara suaka pajak (tax havens) seperti Singapura, Swiss, atau Kepulauan Cayman.
- Perusahaan Cangkang (Shell Companies): Kelompok superkaya jarang menyimpan kekayaan atas nama pribadi. Mereka menggunakan struktur perusahaan cangkang dan trust fund di luar negeri, membuat otoritas pajak domestik kesulitan melacak siapa pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner).
Narasi ini sering digunakan untuk meyakinkan pemerintah bahwa memajaki orang kaya justru akan membuat modal kabur dan menghancurkan investasi domestik.
Sintesis: Coretax System dan Akhir Era Shadow Economy
Ketakutan akan capital flight adalah argumen usang di era transparansi finansial global saat ini. Negara tidak boleh disandera oleh ancaman oligarki. Implementasi wealth tax kini sangat mungkin dieksekusi secara presisi dengan bantuan teknologi dan diplomasi internasional.
- Eksploitasi AEoI (Keterbukaan Informasi Otomatis): Indonesia telah tergabung dalam Automatic Exchange of Information (AEoI). Ini adalah rezim transparansi perbankan lintas negara. Otoritas pajak tidak lagi buta; mereka kini memiliki akses data otomatis mengenai rekening dan aset WNI yang diparkir di Singapura, Swiss, maupun yurisdiksi tax haven lainnya.
- Senjata Coretax System (AI): Peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang beroperasi penuh pada 2026 adalah kunci eksekusi. Dengan algoritma Kecerdasan Buatan (AI), Coretax dapat melakukan profiling kekayaan oligarki secara menyeluruh, mencocokkan data aset offshore dari AEoI, jejak tax amnesty masa lalu, hingga kepemilikan saham global. Tidak ada lagi ruang gelap bagi penghindaran pajak.
- Kemauan Politik (Political Will): Pada akhirnya, kendala utama bukanlah ketiadaan data, melainkan keberanian politik dari Presiden dan Menteri Keuangan. Sistem sudah siap, datanya tersedia, tinggal keberanian untuk menagih.
Kesimpulannya, menolak penerapan Pajak Kekayaan dengan alasan takut modal lari adalah bentuk penyerahan kedaulatan ekonomi kepada segelintir elite. Negara harus berhenti memburu pajak di kebun binatang kelas menengah, dan mulai masuk ke hutan belantara menagih hak rakyat dari kantong para triliuner.
**Dokumen riset pendukung:
