Korupsi Jual Beli Gas PGN: Kerugian Negara Rp246 Miliar Terbongkar, Dua Terdakwa Divonis

Wartakita.id – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah memutus kerugian negara sebesar Rp246 miliar dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energy (IAE) periode 2017-2021. Vonis ini membuka tabir dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara secara masif.

Pengadilan Menetapkan Kerugian Negara Rp246 Miliar

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akhirnya menetapkan angka kerugian negara dalam kasus yang melibatkan PT PGN (Persero) Tbk. dan PT Inti Alasindo Energy (IAE) pada periode 2017-2021. Hakim anggota Alfis Setiawan memaparkan bahwa kerugian tersebut mencapai 15 juta Dolar Amerika Serikat, atau setara dengan Rp246 miliar. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui metodologi pemeriksaan investigatif yang ketat sesuai standar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pengalaman bertahun-tahun dalam mengaudit aliran dana negara memberikan bobot pada perhitungan ini, mengidentifikasi praktik yang menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik.

Sumber Kerugian Negara: Pembayaran di Muka yang Melawan Hukum

Inti dari kerugian negara ini, menurut putusan pengadilan, terletak pada pembayaran di muka atau advance payment yang telah diserahkan oleh PT PGN kepada PT IAE pada 9 November 2017. Hakim menilai pembayaran ini dilakukan secara melawan hukum karena seharusnya tidak dibayarkan berdasarkan perjanjian jual beli gas yang mendasarinya. Keahlian para hakim dalam mengurai kompleksitas transaksi bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci dalam mengungkap akar masalah ini. Mereka mengkaji setiap klausul perjanjian dan aliran dana untuk memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan untuk merugikan publik.

Analisis Mendalam Penyimpangan yang Merugikan

Putusan pengadilan merinci sejumlah penyimpangan krusial yang menjadi penyebab langsung kerugian negara. Analisis mendalam ini mencerminkan pengalaman dan keahlian tim investigasi yang menguraikan rangkaian kejadian yang kompleks.

Pelanggaran Regulasi dan Kondisi Keuangan yang Diabaikan

Salah satu penyimpangan signifikan adalah kelanjutan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) antara PGN dan PT IAE, meskipun para pihak menyadari adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016. Regulasi ini jelas melarang kegiatan usaha niaga gas bumi selain kepada pengguna akhir. Kepatuhan terhadap regulasi adalah pilar penting dalam operasional bisnis energi, dan pengabaiannya menunjukkan potensi kesengajaan atau kelalaian serius. Lebih jauh, kondisi keuangan PT Isargas (bagian dari Insargas Group) yang tidak bankable dan seluruh asetnya telah dijaminkan ke bank (escrow) seharusnya menjadi alarm bagi PGN untuk tidak memberikan uang muka. Keahlian finansial dalam menilai kelayakan kredit menjadi elemen krusial yang terabaikan di sini.

Uang Muka Tanpa Jaminan dan Skema yang Tidak Lazim

Pemberian uang muka yang besar itu direalisasikan tanpa didukung jaminan yang memadai. Akta jaminan fidusia atas jaringan pipa PT Banten Inti Gasindo senilai Rp16,79 miliar baru diteken sebulan lebih setelah uang muka dibayarkan, menunjukkan adanya kelalaian dalam prosedur pengamanan aset. Skema pemberian uang muka dalam PJBG yang tidak diatur dalam perjanjian utama, melainkan dalam kesepakatan tersendiri, juga dinilai tidak lazim. Praktik seperti ini seringkali menjadi celah untuk manipulasi, mengingat minimnya transparansi dan akuntabilitas yang melekat padanya.

Gagalnya Akuisisi dan Penghentian Penyaluran Gas

Uang muka yang telah dibayarkan ternyata tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari nilai transaksi akuisisi saham PT Isargas. Hal ini terjadi karena PT PGN tidak dapat merealisasikan rencana akuisisi tersebut, yang berdasarkan laporan proyek uji tuntas PT Bahana Sekuritas memiliki nilai negatif. Pengalaman dalam melakukan due diligence yang komprehensif seharusnya mencegah PGN dari langkah akuisisi yang berisiko. Akhirnya, penyaluran gas pun dihentikan akibat teguran dari Kementerian ESDM pada 15 Januari 2021. Rangkaian kejadian ini mengkonfirmasi bahwa uang muka yang diserahkan tidak dapat kembali sepenuhnya karena akuisisi gagal, transaksi jual beli terhenti, dan jaminan yang ada pun tidak dapat dieksekusi. Semua unsur yang merugikan keuangan negara terpenuhi dengan jelas.

Vonis Pengadilan untuk Dua Terdakwa

Menyikapi rangkaian penyimpangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan dua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka adalah Danny Praditya, yang menjabat sebagai Direktur Komersial PT PGN periode 2016-2019, dan Iswan Ibrahim, Komisaris PT IAE periode 2006-2024. Pengalaman mereka dalam posisi strategis di perusahaan membuat tuntutan hukum menjadi lebih berat, karena dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keuangan negara.

Hukuman Penjara dan Denda

Danny Praditya dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp250 juta, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 6 bulan. Sementara itu, Iswan Ibrahim divonis hukuman penjara selama 5 tahun, denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Iswan Ibrahim juga dikenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 3,33 juta Dolar AS, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Hukuman ini diberikan sebagai penerima manfaat utama aliran dana korupsi. Kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebuah landasan hukum yang kuat untuk menindak kejahatan korupsi.