Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menghadapi dakwaan serius terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kasus ini disebut merugikan keuangan negara hingga mencapai angka fantastis, yaitu Rp 622.090.207.166,41 miliar.
Profil Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kronologi dan Dakwaan Jaksa
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa, 11 Agustus 2026, jaksa penuntut umum memaparkan dugaan perbuatan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Perkara ini tidak hanya melibatkan Yaqut, tetapi juga sejumlah pihak lain yang diduga turut berperan dalam praktik melawan hukum ini.
- Mantan staf khusus Yaqut: Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA).
- Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour): Ismail Adham (ISM).
- Ketua Umum Asosiasi Kesthuri: Asrul Azis Taba (ASR).
Jaksa menjelaskan bahwa pengisian kuota haji khusus tambahan untuk periode 2023-2024 oleh Yaqut diduga kuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini disebut-sebut bertujuan untuk mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Praktik yang diungkapkan jaksa meliputi pengisian kuota tanpa melalui prosedur masa tunggu yang seharusnya, atau dengan mekanisme masa tunggu yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
Modus Operandi dan Dugaan Keuntungan Pribadi
Lebih lanjut, jaksa mengungkap bahwa pengisian kuota haji khusus tambahan ini ternyata disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para calon jemaah haji. Yaqut Cholil Qoumas diduga melakukan tindakan mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen, tanpa adanya landasan kajian teknis yang memadai dan objektif. Tindakan ini diduga memperkaya Yaqut secara pribadi senilai USD 271.500. Jika dikonversikan dengan kurs saat ini, nilai tersebut setara dengan Rp 4.833.786.000 atau sekitar Rp 4,8 miliar. Tidak hanya itu, sejumlah pihak lain, termasuk 313 korporasi PIHK, juga diduga turut menikmati keuntungan dari praktik ini.
Rincian Perhitungan Kerugian Negara
Jaksa telah memaparkan perhitungan rinci mengenai kerugian negara yang mencapai Rp 622 miliar. Angka tersebut berasal dari beberapa komponen utama:
- Selisih penerimaan dengan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat, dihitung sebesar Rp 438.218.328.446,48 (sekitar Rp 438,2 miliar).
- Penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus Tahun 2024, yang diperkirakan mencapai Rp 39.954.729.719,93 (sekitar Rp 39,9 miliar).
- Fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 bagi jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat, yang totalnya mencapai Rp 143.917.149.000 (sekitar Rp 143,9 miliar).
Total akumulasi dari ketiga pos tersebut yang menyebabkan kerugian negara adalah Rp 622.090.207.166,41 atau dibulatkan menjadi Rp 622 miliar.
Pasal yang Dilanggar
Berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, jaksa meyakini perbuatan yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah melanggar ketentuan hukum pidana, yaitu:
- Dakwaan primer: Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
- Dakwaan subsider: Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
