Hanya sehari setelah dilantik, Hakim Konstitusi Adies Kadir menghadapi laporan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan ini diajukan oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS), yang terdiri dari 21 guru besar, dosen, dan praktisi hukum, menyoroti dugaan pelanggaran etik dan kejanggalan proses pencalonannya.
- 21 tokoh hukum laporkan Adies Kadir ke MKMK tak lama setelah dilantik.
- Pelaporan menyoroti dugaan pelanggaran kode etik dan kejanggalan proses seleksi Adies Kadir sebagai hakim konstitusi.
- CALS mendesak MKMK untuk terlibat dalam pemeriksaan proses pencalonan, bukan hanya pasca-pelantikan.
- Kejanggalan proses seleksi meliputi pembatalan calon sebelumnya dan penunjukan Adies Kadir tanpa uji kelayakan memadai.
- Latar belakang politik Adies Kadir dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan di MK.
- CALS menuntut pemberhentian Adies Kadir sebagai hakim konstitusi dan berencana mengajukan gugatan ke PTUN.
Detil Pelaporan Adies Kadir ke MKMK oleh CALS
Pelantikan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi yang seharusnya menjadi sorotan positif, justru dibayangi oleh laporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan ini diajukan oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS), sebuah kelompok yang terdiri dari 21 guru besar, dosen, dan praktisi hukum terkemuka. CALS mengajukan laporan ini dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pencalonan Adies Kadir yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Peran MKMK dalam Proses Pencalonan Hakim
Perwakilan CALS, Yance Arizona, menyatakan bahwa pelaporan ini bertujuan untuk menjaga keluhuran dan martabat Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan praktik umumnya yang hanya memeriksa laporan setelah hakim resmi bertugas, CALS ingin MKMK memiliki peran lebih jauh untuk ikut memeriksa proses seseorang sebelum menjadi hakim. Mereka berargumen bahwa keterlibatan MKMK sejak awal dapat mengoreksi kekeliruan yang dianggap tidak etis dalam proses seleksi.
“Kami ingin MKMK juga terlibat lebih jauh untuk ikut memeriksa proses seseorang untuk menjadi hakim,” ujar Yance Arizona. Ia menambahkan, “Kami melaporkan Bapak Adies Kadir karena seleksinya itu tidak saja bertentangan dengan undang-undang, tapi juga kami melihat banyak hal yang tidak pantas terjadi dalam proses itu yang merupakan pelanggaran terhadap beberapa norma etika.”
Kejanggalan dalam Proses Seleksi Adies Kadir
CALS mengidentifikasi beberapa kejanggalan mendasar dalam proses pencalonan dan penunjukan Adies Kadir. Salah satu poin krusial adalah penunjukan Adies dilakukan setelah Komisi III DPR RI sebelumnya telah memilih calon lain, yaitu Inosentius Samsul, yang bahkan telah disetujui pada Agustus 2025. Namun, pada Januari 2026, Komisi III tiba-tiba menganulir hasil seleksi tersebut dan menggantinya dengan Adies Kadir.
Proses penggantian ini dinilai CALS terjadi secara mendadak tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang semestinya bagi Adies Kadir. Yance Arizona menjelaskan, “Proses penunjukkan Adies Kadir dinilai CALS tidak sejalan dengan prinsip integritas, imparsialitas, dan kesopanan.” Lebih lanjut, CALS menyoroti latar belakang Adies Kadir sebagai mantan Wakil Ketua DPR RI, yang secara tidak langsung terlibat dalam proses seleksi calon sebelumnya. Hal ini menimbulkan kesan adanya privilese yang didapatkan Adies Kadir.
“Seakan-akan Pak Adies Kadir mendapatkan privilese dalam proses seleksi, bahkan dia bisa menganulir putusan komisi yang sebelumnya sudah mengusulkan orang lain, tiba-tiba untuk mengusulkan dirinya, dan dia tidak menolak untuk diusulkan dalam mekanisme yang sebenarnya cacat secara prosedur hukum,” tegas Yance.
Pelanggaran Undang-Undang MK
Selain itu, CALS berpendapat bahwa pencalonan Adies Kadir melanggar Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa proses pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.
Potensi Konflik Kepentingan Latar Belakang Politik
Isu lain yang diangkat oleh CALS adalah potensi konflik kepentingan yang besar mengingat latar belakang Adies Kadir sebagai seorang politisi. CALS berpandangan bahwa ketika Adies Kadir duduk sebagai hakim konstitusi, terutama dalam perkara pengujian undang-undang atau sengketa hasil pemilu, latar belakang politiknya dapat memengaruhi independensinya.
“Dalam konteks seperti itu, beliau tidak bisa ikut dalam pengujian undang-undang yang mana Partai Golkar punya kontribusi besar di situ, atau sengketa pilpres, atau sengketa PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), lalu untuk apa beliau menjadi hakim konstitusi?” tanya Yance Arizona, menyiratkan keraguan terhadap independensi dan efektivitas Adies Kadir dalam memegang amanah sebagai hakim konstitusi.
Tuntutan CALS: Pemberhentian dan Gugatan
Menyikapi seluruh kejanggalan dan potensi masalah tersebut, CALS menuntut agar MKMK memberhentikan Adies Kadir dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. Permintaan ini diajukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi kerusakan pada integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi di masa depan.
Para pelapor Adies Kadir ke MKMK adalah tokoh-tokoh hukum yang dihormati, antara lain: Denny Indrayana, Hesti Armiwulan Sochma Wardiah, Muchamad Ali Safaat, Susi Dwi Harijanti, Iwan Satriawan, Zainal Arifin Mochtar, Mirza Satria Buana, Herdiansyah Hamzah, Herlambang P. Wiratraman, Dhia Al Uyun, Richo Andi Wibowo, Yance Arizona, Idul Rishan, Charles Simabura, Titi Anggraini, Warkhatun Najidah, Allan Fatchan Gani Wardhana, Beni Kurnia Illahi, Bivitri Susanti, Taufik Firmanto, dan Feri Amsari.
Tidak berhenti pada laporan ke MKMK, CALS juga menyatakan rencananya untuk melaporkan pencalonan Adies Kadir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat, menunjukkan keseriusan mereka dalam memperjuangkan proses seleksi yang adil dan sesuai hukum.
Sekilas Latar Belakang Adies Kadir
Adies Kadir baru saja mengucap sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (5/2/2026). Ia langsung memulai tugasnya dengan bersidang di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (6/2/2026), sehari setelah pelaporannya ke MKMK menjadi sorotan publik.
