Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan putusan bersejarah yang mengabulkan gugatan terhadap frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Keputusan ini dinilai krusial untuk menutup celah multitafsir yang selama ini berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam menjerat profesi yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Putusan ini lahir dari permohonan yang diajukan oleh seorang advokat, yang berargumen bahwa frasa tersebut membuka ruang interpretasi yang terlalu luas, bahkan dapat mengorbankan hak-hak konstitusional individu.
- MK menyatakan frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi.
- Putusan ini bertujuan menutup ruang tafsir subjektif oleh aparat penegak hukum.
- Advokat dan jurnalis dinilai akan merasakan dampak positif signifikan dari putusan ini.
- Norma hukum kini menjadi lebih jelas dan tidak elastis, mengurangi potensi penyalahgunaan.
Wartakita.id – Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengabulkan gugatan terkait Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menandai sebuah perubahan fundamental dalam penafsiran hukum mengenai perintangan penyidikan. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (2/3), MK secara tegas menyatakan bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini merupakan respons terhadap Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh advokat Hermawanto, yang menyoroti potensi multitafsir dari norma hukum tersebut.
Analisis Mendalam Putusan MK: Menutup Celah Multitafsir
Keputusan MK untuk menghapus frasa “secara langsung dan tidak langsung” dari Pasal 21 UU Tipikor merupakan respons terhadap kekhawatiran mendalam akan potensi penyalahgunaan wewenang. Pasal tersebut sebelumnya berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.”
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa penambahan frasa “atau tidak langsung” menciptakan ambiguitas yang signifikan. Ambiguitas ini membuka pintu lebar bagi interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi mengkriminalisasi tindakan yang sebenarnya tidak bertujuan untuk merintangi proses hukum.
Dampak terhadap Profesi Advokat: Melindungi Hak Pembelaan
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberikan pandangan kritis mengenai implikasi putusan ini, khususnya bagi kalangan advokat. Menurutnya, frasa “tidak langsung” selama ini menjadi sumber kekhawatiran serius bagi para profesional hukum yang menjalankan fungsi pembelaan. “Nah memang pasal ini agak rawan terutama untuk para lawyer. Kenapa? Karena posisinya kan pembela, mendampingi seorang yang disangka melakukan tindak pidana sebagai penasihat hukum,” ujar Fickar.
Fickar menjelaskan bahwa tugas advokat adalah mendampingi klien di setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan upaya hukum lanjutan. Tindakan advokat dalam menjalankan profesinya, seperti memberikan nasihat hukum atau mengajukan keberatan, seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai upaya menghalangi proses hukum. “Penasihat hukum itu konteksnya membela. Sejak orang dipanggil penegak hukum sampai diputus pengadilan dan melakukan upaya hukum, itu memang pekerjaannya lawyer,” tegasnya.
Masalah muncul ketika frasa “tidak langsung” memungkinkan penafsiran yang terlalu luas, bahkan terhadap tindakan yang tidak terkait langsung dengan perkara korupsi yang sedang ditangani. Fickar memberikan contoh hipotetis, di mana seorang advokat yang pernah memiliki transaksi jual beli dengan kliennya sebelum klien tersebut tersangkut kasus korupsi, berpotensi ditafsirkan melakukan perintangan tidak langsung ketika penyidikan dan penyitaan aset dilakukan. “Yang jadi soal adalah kalimat ‘tidak langsung’ itu. Kalau ada perbuatan yang tidak disadari dan tidak sengaja di luar fungsi pembelaan, itu yang bisa dikenakan pasal tersebut,” paparnya.
Perlindungan bagi Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi
Putusan MK ini juga dipandang membawa angin segar bagi kalangan jurnalis dan kebebasan pers. Abdul Fickar Hadjar menekankan bahwa kerja jurnalistik yang melaporkan perkara korupsi atau tersangka tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk perintangan penyidikan. “Menulis itu bagian dari kerja profesi. Orang yang disangka korupsi tetap manusia dengan berbagai dimensi. Pemberitaan yang berimbang tidak bisa serta-merta dianggap menghalangi proses hukum,” tegasnya.
Tanpa batasan yang jelas, frasa “tidak langsung” berpotensi disalahgunakan untuk menjerat aktivitas jurnalistik, penulisan, atau advokasi yang sejatinya merupakan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap penegakan hukum. Ketiadaan norma yang tegas dapat mengancam kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang mengenai kasus-kasus korupsi.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Fickar Hadjar menyambut baik putusan MK ini, menilai bahwa norma hukum kini menjadi lebih jelas dan tidak lagi bersifat elastis. Ia berpendapat bahwa putusan ini telah mempertegas batas antara tindakan yang benar-benar menghalangi penegakan hukum dan aktivitas profesional yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja berdasarkan dasar hukum yang kuat dan tidak membuka ruang bagi diskresi yang berlebihan.
Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih besar, melindungi hak-hak konstitusional, serta memperkuat fungsi advokat dan jurnalis dalam menjalankan profesinya tanpa rasa takut akan interpretasi yang menyimpang. Upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, namun harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
