Wartakita.id – Di tengah gejolak ekonomi global dan tekanan bertubi-tubi terhadap nilai tukar Rupiah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tidak bisa lagi hanya beroperasi dalam mode “bisnis seperti biasa”. Jika pemerintah benar-benar serius ingin menjadikan APBN sebagai instrumen penyelamat dan penstabil nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, maka diperlukan sebuah perubahan paradigma yang radikal.
Fokus utamanya harus bermuara pada dua sisi mata uang: menekan permintaan terhadap Dolar AS (mengurangi impor dan kewajiban valas) serta membanjiri pasar domestik dengan pasokan Dolar AS (mendorong ekspor dan investasi nyata). Berdasarkan analisis struktural, ada tiga pos krusial dalam draf APBN 2026 yang wajib ditinjau ulang dan direvisi agar relevan dengan krisis nilai tukar saat ini.
1. Rem Darurat Belanja Negara: Rasionalisasi Subsidi dan Proyek Impor
Belanja negara adalah titik kebocoran devisa terbesar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Langkah pertama dan paling berani yang harus diambil pemerintah adalah merasionalisasi subsidi energi. Sebagai negara net importer minyak, konsumsi BBM yang tidak terkendali memaksa negara terus memborong Dolar AS untuk mengimpor minyak mentah.
Subsidi barang (BBM dan listrik) yang berlaku umum harus segera dialihkan menjadi subsidi langsung (bantuan tunai) yang tepat sasaran. Ini tidak hanya menyelamatkan APBN dari beban subsidi yang membengkak, tetapi juga menekan konsumsi BBM nasional, yang secara langsung akan menghemat cadangan devisa kita.
Menaikkan harga BBM subsidi memang tidak populis dan meresahkan masyarakat yang telah terdampak kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Rasio penggunaan energi terbarukan yang tidak perlu dibeli dengan dollar harus dinaikkan.
Selain itu, pemerintah wajib memperketat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Proyek-proyek infrastruktur raksasa dan pengadaan alutsista yang sangat bergantung pada bahan baku atau mesin impor harus dijadwal ulang (reschedule).
Melanjutkan proyek padat impor di tengah tren pelemahan Rupiah sama dengan bunuh diri fiskal. Efisiensi juga harus menyentuh hal-hal birokratis, seperti memangkas habis anggaran perjalanan dinas ke luar negeri kementerian dan lembaga yang tidak berujung pada realisasi investasi konkret.
Optimasi program MBG dan program lainnya yang bersifat konsumtif, MBG tepat sasaran (hanya untuk anak kurang mampu) lalu dananya dialihkan ke investasi produktif berkelanjutan.
Prioritaskan program dengan kondisi harus dan penting. Tepikan dulu semua yang tidak harus dan tidak penting, seperti mobil atau rumah dinas milyaran rupiah, motor trail, aplikasi teleconference yang masih bisa dengan aplikasi lain yang gratis, yang terlalu banyak jika harus disebut semuanya di sini.
2. Optimalisasi Pendapatan: Karpet Merah untuk Devisa Ekspor
Dari sisi pendapatan, kebijakan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus diarahkan untuk memancing Dolar AS masuk dan menetap di dalam negeri.
Pemerintah perlu merevisi struktur insentif perpajakan seperti Tax Holiday dan Tax Allowance. Insentif ini jangan diobral murah, melainkan diberikan secara agresif hanya kepada industri manufaktur yang 100% berorientasi ekspor. Syarat mutlaknya: perusahaan tersebut wajib memarkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di dalam sistem keuangan domestik dalam jangka waktu yang jauh lebih lama.
Sementara itu, target PNBP yang mayoritas masih mengandalkan sumber daya alam mentah harus digeser. APBN 2026 harus mematok target pendapatan dari sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, bukan sekadar barang setengah jadi. Produk akhir yang memiliki nilai jual Dolar AS lebih tinggi di pasar global akan mendatangkan devisa yang jauh lebih masif bagi pundi-pundi negara.
3. Strategi Pembiayaan: Mengikis Ketergantungan Utang Valas dan Hot Money
Defisit APBN 2026 yang diproyeksikan berada di kisaran 2,68% terhadap PDB harus dibiayai dengan strategi yang tidak merugikan Rupiah di masa depan.
Kementerian Keuangan harus mulai mengerem penerbitan Surat Utang Valas (Global Bonds). Ketergantungan pada utang valas membuat neraca pemerintah sangat rentan, karena di masa depan negara harus membeli Dolar AS (dengan Rupiah yang mungkin lebih lemah) untuk membayar pokok dan bunganya. Pembiayaan defisit harus dimaksimalkan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi Rupiah di pasar domestik.
Namun, mengandalkan SBN domestik juga memiliki risiko jika pembelinya mayoritas adalah investor asing (hot money). Dana asing ini bisa kabur kapan saja saat suku bunga di negara maju lebih menarik, yang memicu kepanikan dan pelemahan Rupiah secara instan. Solusinya, pemerintah harus memberikan insentif khusus agar institusi lokal dengan likuiditas besar—seperti dana pensiun dan BPJS—menjadi penyerap utama SBN pemerintah.
Kesimpulan
APBN 2026 mengubah haluannya dari “ekspansi infrastruktur dan konsumsi” menjadi “investasi produktif berkelanjutan, efisiensi devisa dan proteksi nilai tukar”.
Mengorbankan sedikit angka pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi berbasis impor jauh lebih baik daripada membiarkan fundamental ekonomi nasional tergerus oleh hancurnya nilai tukar Rupiah. Keputusan ini membutuhkan nyali politik yang besar, namun itulah harga yang harus dibayar untuk kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan. (Red)
