Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana pemotongan anggaran signifikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program yang krusial bagi gizi masyarakat.
- Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 diusulkan mengalami efisiensi dari Rp 268 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun.
- Efisiensi anggaran ini merupakan langkah awal sebelum penyesuaian lebih lanjut berdasarkan hasil perbaikan tata kelola program.
- Presiden Prabowo menginstruksikan BGN untuk mempertajam tata kelola program MBG dalam tenggat waktu satu bulan.
- Fokus program dialihkan dari kuantitas penerima manfaat menjadi peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran.
- Temuan ketidakefisienan seperti tumpang tindih data penerima manfaat menjadi dasar pembenahan.
Evaluasi Anggaran dan Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, memaparkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, terjadi efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 268 triliun kini diproyeksikan menjadi sekitar Rp 229 triliun. Agustina menekankan bahwa angka ini masih bersifat tentatif dan akan terus disesuaikan seiring dengan progres perbaikan tata kelola yang sedang gencar dilakukan oleh BGN.
“Untuk tahun 2026, saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp 268 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun. Namun angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujar Agustina dalam sebuah jumpa pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7/2026).
Lebih lanjut, Agustina menjelaskan bahwa BGN tengah melakukan peninjauan mendalam terhadap seluruh komponen yang memengaruhi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan terukur.
Proses penyesuaian anggaran ini sangat bergantung pada hasil kajian ilmiah serta data yang kuat. Jika evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk perubahan lebih lanjut, maka angka anggaran akan disesuaikan secara otomatis demi akuntabilitas.
Instruksi Presiden dan Pergeseran Fokus Program
Langkah strategis perbaikan tata kelola program MBG ini tidak lepas dari arahan langsung Presiden Prabowo. BGN telah menerima instruksi spesifik untuk segera menuntaskan pembenahan ini dalam kurun waktu satu bulan. Perbaikan ini diharapkan dapat menghasilkan program yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 (juta penerima manfaat), itu saya yakin sebenarnya nanti akan otomatis mengikuti,” jelas Agustina, mengindikasikan bahwa penyisiran data penerima manfaat akan menjadi kunci efisiensi.
Agustina menegaskan bahwa pengurangan anggaran ini bukanlah sekadar upaya penghematan semata, melainkan konsekuensi logis dari upaya pembenahan data guna memastikan program ini benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan secara presisi.
Temuan Inefisiensi dan Penajaman Kualitas Program
Dalam proses evaluasi internal, BGN menemukan adanya sejumlah sekolah yang dilayani oleh lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fenomena ini dinilai sebagai sumber ketidakefisienan anggaran, karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih data penerima manfaat dan pemborosan sumber daya.
“Kalau ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya nggak segitu. Karena dapodik sebenarnya memang nggak segitu jumlahnya,” ungkap Agustina, merujuk pada ketidaksesuaian data pokok pendidikan (Dapodik) dengan realitas distribusi layanan.
Menindaklanjuti temuan krusial ini, Presiden Prabowo memberikan arahan agar BGN mengalihkan fokus utama. Alih-alih mengejar target kuantitas jumlah penerima manfaat, penekanan kini diberikan sepenuhnya pada peningkatan kualitas program. Ini berarti memastikan setiap manfaat yang disalurkan benar-benar berkualitas dan tepat sasaran bagi anak-anak Indonesia.
“Beliau tidak lagi menargetkan angka tertentu, tapi perbaiki kualitas. Benar-benar memang yang tepat sasaran,” pungkas Agustina, menegaskan komitmen BGN untuk menyajikan program gizi yang lebih efektif dan berdampak nyata.
