Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menunjuk Sudaryono untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN). Pelantikan ini menandai babak baru dalam upaya penguatan program gizi di Indonesia, dengan fokus utama pada pembenahan tata kelola.
- Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Juli 2026, di Istana Negara, Jakarta.
- Pengangkatan Sudaryono didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78B Tahun 2026, menggantikan Nanik S Deyang yang mengajukan pengunduran diri.
- Sudaryono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait program Makanan Bergizi Gizi (MBG).
- Prioritas utama Sudaryono adalah membenahi tata kelola MBG agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.
- Ia memberikan ultimatum kepada pegawai BGN yang tidak siap untuk melakukan perubahan, mempersilakan mereka mengajukan pindah jika merasa keberatan.
Sudaryono Resmi Pimpin Badan Gizi Nasional, Prabowo Tekankan Amanat Bangsa
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Rabu (22/7/2026) telah melaksanakan upacara pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78B Tahun 2026 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono mengambil alih estafet kepemimpinan dari Nanik S Deyang yang sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri.
Dalam upacara yang khidmat, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Sudaryono mengucap sumpah dengan khidmat, “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.”
Alasan Penunjukan Sudaryono: Pemahaman Mendalam pada Program MBG
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan latar belakang penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Menurutnya, Sudaryono memiliki rekam jejak yang kuat dan pemahaman yang mendalam mengenai konsep program Makanan Bergizi Gizi (MBG) sejak awal pengembangannya. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono dinilai sangat aktif dalam berbagai diskusi, menggagas solusi, serta mengkonsep pelaksanaan teknis BGN.
“Sebagai Wamentan, tentu saja BGN yang kegiatannya memberikan MBG tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementan. Bagaimanapun juga, sumber-sumber bahan baku, sumber bahan pangan yang menjadi dalam bentuk MBG selama ini juga disupport dan ditopang jadi satu ekosistem oleh Kementan dan Sudaryono sebagai Wamentan. Itu dasar pertimbangannya,” papar Prasetyo Hadi, menekankan peran integral Sudaryono dalam ekosistem pangan dan gizi nasional.
Prioritas Utama Sudaryono: Benahi Tata Kelola MBG dengan Gerak Cepat
Setelah resmi mengemban amanah sebagai Kepala BGN, Sudaryono segera mengutarakan agenda prioritasnya. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola program Makanan Bergizi Gizi (MBG). Sudaryono bertekad untuk mewujudkan program yang lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
Dalam sebuah kesempatan di Kantor BGN, Sudaryono memberikan pernyataan tegas terkait ekspektasinya terhadap para pegawai. Ia memberikan semacam ultimatum kepada setiap individu yang tidak siap untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam upaya pembenahan tata kelola tersebut. “Kalau merasa berat, beberapa orang di posisi tertentu boleh mengajukan surat, misalnya mau kembali ke instansi lain atau mau pindah. Saya persilakan. Karena kita ingin gerak cepat, efektif, efisien,” tegas Sudaryono, menunjukkan komitmennya pada transformasi organisasi yang gesit.
Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan bahwa ia telah mengumpulkan berbagai masukan berharga mengenai pelaksanaan program MBG dari beragam pemangku kepentingan. Masukan tersebut berasal dari pengalaman saat menjabat sebagai Wamentan, aspirasi dari kader Partai Gerindra, serta pandangan dari berbagai pihak lainnya. Seluruh masukan ini akan diintegrasikan dengan analisis internal dan eksternal yang mendalam untuk menjadi landasan fundamental dalam penyusunan kebijakan baru BGN.
