Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik wacana pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027 menjadi di bawah Rp200 triliun. Kepala BGN, Sudaryono, menekankan komitmen institusinya untuk melakukan efisiensi secara maksimal, sembari kembali menghitung kebutuhan anggaran dengan data terkini.
- BGN siap melakukan efisiensi anggaran MBG 2027 di bawah Rp200 triliun.
- Strategi efisiensi meliputi pembenahan data penerima manfaat dan optimalisasi pelaksanaan program.
- Pemeriksaan terhadap dapur MBG yang belum beroperasi juga menjadi fokus untuk pengembalian anggaran.
- Pengawasan ketat dan akuntabilitas penggunaan dana publik menjadi prioritas utama.
Upaya Efisiensi Anggaran MBG Menuju Target di Bawah Rp200 Triliun
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, secara lugas menyatakan kesiapan lembaganya untuk merealisasikan target pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027 hingga di bawah Rp200 triliun. Pernyataan ini merupakan respons terhadap wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengindikasikan bahwa alokasi anggaran MBG sebesar Rp240 triliun masih memiliki ruang untuk efisiensi, terutama dengan pemanfaatan teknologi.
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN tidak hanya terbuka, tetapi juga akan secara proaktif menghitung ulang kebutuhan anggaran untuk tahun 2027. Proses ini akan sangat mempertimbangkan hasil pembenahan data penerima manfaat yang telah dan akan terus dilakukan, serta evaluasi pelaksanaan program di lapangan. “Untuk di bawah Rp200 triliun tahun depan, kami berusaha seefisien mungkin. Nanti kami coba bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi,” ujar Sudaryono usai rapat bersama Komisi DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Kementerian Keuangan sendiri berkomitmen untuk turut mengawasi pelaksanaan program MBG. Pengawasan ini dilakukan dengan menugaskan pegawai di daerah untuk secara bergilir memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pembenahan Data Penerima Manfaat Kunci Efisiensi
Salah satu pilar utama strategi efisiensi anggaran MBG yang diungkapkan oleh Sudaryono adalah pembenahan data penerima manfaat. Pada tahun 2026, BGN telah dan terus melakukan penyisiran serta pemutakhiran data penerima. Hasilnya, jumlah penerima manfaat yang sebelumnya tercatat sekitar 63 juta, setelah pembaruan, menyusut menjadi sekitar 56 juta. Ini mengindikasikan adanya sekitar 6 juta penerima yang terindikasi tercatat ganda.
Fenomena pencatatan ganda ini, ungkap Sudaryono, salah satunya disebabkan oleh kondisi di mana santri juga tercatat sebagai siswa di sekolah formal seperti MTs atau SMP di lokasi yang sama. Untuk mengatasi hal ini, BGN telah memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai alat utama untuk menyaring dan memastikan keakuratan data. “Karena berkurang kan artinya anggarannya berkurang. Jadi kami terus sisir, kami lacak,” tegas Sudaryono.
Audit Dapur MBG: Mengembalikan Dana Negara ke Kas Negara
Selain pembenahan data penerima, BGN juga melakukan audit mendalam terhadap dapur-dapur MBG. Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa dapur yang telah terdaftar memiliki daftar penerima manfaat, namun belum secara efektif beroperasi atau menyalurkan makanan sesuai tujuan program. Melalui proses penyisiran ini, BGN telah berhasil menarik status operasional 414 dapur yang tidak aktif.
Hasil dari pembenahan dapur MBG ini sangat signifikan. Sekitar Rp311 miliar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk dapur-dapur tersebut, kini berhasil dikembalikan ke kas negara. Langkah ini menegaskan komitmen BGN untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara terserap secara optimal dan hanya digunakan untuk kegiatan yang benar-benar berjalan dan memberikan manfaat.
Komitmen Tegas: Anggaran Negara untuk Manfaat Maksimal Masyarakat
Sudaryono menegaskan bahwa proses penyisiran dan audit terhadap dapur MBG akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran MBG tidak terserap pada kegiatan yang tidak produktif atau fiktif. Selain itu, BGN juga akan melakukan pengecekan langsung terhadap dapur-dapur yang tercatat beroperasi, untuk memverifikasi kondisi aktual di lapangan.
Dalam konteks penegakan hukum dan integritas, jika dalam proses audit ditemukan adanya unsur pidana, BGN tidak akan ragu untuk melibatkan Inspektorat. Temuan tersebut juga dapat diteruskan kepada Kejaksaan untuk penindakan lebih lanjut. Sudaryono secara tegas menekankan bahwa pembenahan ini merupakan bagian integral dari upaya memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai kepala menggunakan ini seenaknya seolah-olah itu uang nenek saya. Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya,” tegas Sudaryono, menunjukkan integritas dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana publik.
Sebagai informasi, pagu anggaran yang diterima BGN pada tahun 2027 adalah sekitar Rp240,219 triliun. Anggaran ini terbagi menjadi dua komponen utama: sekitar Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional atau MBG, dan Rp7,33 triliun untuk keperluan dukungan manajemen operasional lembaga.
Kontributor: H. Gunadi
Penyunting: Budi S.
