Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah strategis dengan memprioritaskan penguatan pemadaman darat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini diambil menyusul kendala serius yang dihadapi dalam operasi udara akibat kabut asap yang semakin pekat.
- Fokus utama penanganan karhutla di Kalteng dialihkan ke pemadaman darat.
- Operasi udara terhambat oleh asap tebal dan jarak pandang yang sangat terbatas.
- Ribuan personel gabungan dari berbagai instansi telah dikerahkan untuk memperkuat upaya pemadaman darat.
- Dukungan sarana dan prasarana, termasuk drone thermal dan mesin portable, terus ditingkatkan.
- Koordinasi lintas sektor dan optimalisasi seluruh sumber daya menjadi kunci keberhasilan pengendalian karhutla.
Evaluasi Mendalam dan Kondisi Terkini Karhutla Kalteng
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, memimpin langsung rapat evaluasi penanggulangan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah. Bertempat di Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla, Kecamatan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, pada Senin (21/9/2026), beliau menegaskan pentingnya respons cepat dan terpadu.
Data dari Posko Pengendalian Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 19 September 2026 mencatat angka mengkhawatirkan: lebih dari 142.000 hotspot terdeteksi dengan sekitar 3.800 kejadian karhutla yang telah ditangani. Luasan area yang terdampak mencapai hampir 13.000 hektare, dengan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan menunjukkan luas area terbakar seluas 7.634 hektare. Kondisi ini diperparah dengan diselimutinya sebagian besar wilayah Kalteng oleh asap pekat, menjadikan langit berwarna oranye dan mengurangi jarak pandang hingga hanya 500 meter.
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di beberapa kabupaten/kota seperti Gunung Mas, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan bahkan Kota Pontianak dilaporkan berada dalam kategori berbahaya. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Total 13 kabupaten dan satu kota telah berstatus tanggap darurat, sementara Kabupaten Lamandau masih dalam tahap siaga darurat.
Tantangan Operasi Udara dan Penguatan Pemadaman Darat
Situasi karhutla yang kian memburuk menimbulkan tantangan signifikan bagi operasi udara. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijadwalkan berlangsung dari 20 hingga 29 September 2026 menghadapi kendala ketiadaan potensi awan hujan yang memadai untuk proses penyemaian. Lebih lanjut, dukungan helikopter patroli dan water bombing juga sangat terhambat oleh asap tebal yang secara drastis membatasi jarak pandang bagi para penerbang.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menyatakan, “Saat ini kita tidak bisa mengandalkan helikopter water bombing. Bukan berarti tidak berguna, tetapi tidak bisa keluar.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa penanganan darurat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kekuatan udara semata. Beberapa unit helikopter water bombing terpaksa disiagakan di bandara karena kondisi visibilitas yang membahayakan penerbangan.
Menyikapi keterbatasan tersebut, Kepala BNPB menginstruksikan agar operasi pemadaman darat segera diperkuat dengan mengerahkan seluruh unsur yang tersedia dan memungkinkan. Ini menjadi langkah krusial untuk menekan laju api di lapangan.
Pengerahan Personel, Dukungan Logistik, dan Optimalisasi Sumber Daya
Untuk memperkuat lini depan pemadaman darat, sekitar 10.700 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dikerahkan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga aktif mengerahkan 946 personel di 19 posko, sementara TNI menambahkan sekitar 1.220 personel. Komitmen bersama ini menunjukkan keseriusan dalam menghadapi krisis karhutla.
Dukungan sarana dan prasarana terus ditingkatkan untuk menunjang efektivitas tim di lapangan. Penyediaan drone thermal, mesin pompa air, selang, nozzle, kendaraan operasional, alat pelindung diri (APD), dan berbagai peralatan pendukung lainnya menjadi prioritas. Khususnya, tiga unit drone thermal dan sekitar 300 unit mesin portable telah disiapkan untuk memperkuat kemampuan tim pemadam di berbagai titik api.
Kepala BNPB secara tegas menekankan bahwa keterbatasan personel dari satu institusi tidak boleh menjadi hambatan dalam upaya penanganan. Kekuatan sinergis dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan elemen lainnya perlu dikerahkan secara terpadu dan terintegrasi. Beliau juga mengingatkan agar seluruh peralatan yang tersedia segera dimanfaatkan, bukan hanya disimpan di gudang.
Pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kecukupan personel dan peralatan di setiap wilayah. Penambahan dukungan harus segera dilakukan jika masih teridentifikasi adanya kekurangan, demi memastikan pemadaman dapat berlangsung secara efektif dan efisien. BMKG memprediksi adanya potensi awan hujan di Kalteng antara tanggal 21 hingga 28 September 2026. Menanggapi informasi ini, Kepala BNPB mengambil keputusan strategis untuk menggeser armada OMC ke Pos Syamsudin Noor di Banjarmasin dan Pangkalan Bun, agar pesawat OMC dapat segera terbang untuk misi penanganan karhutla di Kalteng begitu kondisi memungkinkan.
Evaluasi mendalam yang mencakup kondisi spesifik masing-masing lokasi kebakaran, kebutuhan personel, ketersediaan peralatan, aksesibilitas medan, dan sumber air, menjadi krusial. “Mohon hari itu bisa dipadamkan. Jangan ditunda,” tegas Kepala BNPB, menunjukkan urgensi penanganan yang tidak bisa ditoleransi. Penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada menjadi kunci utama dalam mengendalikan karhutla di Kalteng. Di tengah keterbatasan operasi udara akibat asap, pemadaman darat yang dilakukan secara cepat, terpadu, dan didukung oleh seluruh elemen kekuatan menjadi langkah prioritas untuk merespons dan menaklukkan kebakaran di lapangan.
Kontributor: MA. Untung
Penyunting: H. Gunadi
