Wartakita.id — Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada hari ini. Aksi ini menyuarakan lima sektor tuntutan kepada pemerintah, mencakup kritik terhadap penanganan bencana kabut asap hingga isu-isu fundamental lainnya.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, menjelaskan bahwa kelima tuntutan tersebut dirumuskan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Tuntutan ini mencakup aspek lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, serta hak asasi manusia dan demokrasi.
Intinya
- Menetapkan status bencana nasional terkait karhutla, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan tata kelola lahan.
- Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk program populis seperti MBG dan KDMP.
- Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas.
- Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Dalam sektor lingkungan, Namora menyoroti bencana ekologi yang meluas di berbagai wilayah Indonesia, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional. Ia juga menekankan perlunya pengadilan bagi korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Di bidang ekonomi, tuntutan difokuskan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih berpihak pada rakyat. Mahasiswa mengkritik program yang dinilai berorientasi politik dan berpotensi koruptif, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta mendesak penghentian pemborosan anggaran.
Tuntutan di sektor pendidikan mencakup penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Namora menyatakan, “Tuntutan kami adalah turunkan biaya pendidikan dan wujudkan akses layanan dasar yang merata.”
Reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan menjadi sorotan utama dalam tuntutan keempat. BEM UI mendesak penghentian praktik penyalahgunaan hukum demi kekuasaan dan pemberantasan KKN. Namora juga menyinggung sejumlah regulasi yang perlu dikritisi, termasuk Undang-Undang TNI, KUHP, dan UU P2SK.
Terakhir, dalam ranah HAM dan demokrasi, mahasiswa menuntut perlindungan kebebasan berpendapat, penindakan terhadap pelanggar HAM, dan penghentian militerisasi di ruang sipil. Namora mengklaim masih ada tahanan politik dan korban kriminalisasi akibat kritik, serta adanya militerisasi di beberapa desa dan kota.
Kerap Ditanyakan
T: Siapa saja yang menggelar demonstrasi hari ini?
J: Demonstrasi digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) serta elemen masyarakat sipil.
T: Apa saja tuntutan utama yang disuarakan oleh para mahasiswa?
J: Para mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama, yaitu terkait status bencana nasional karhutla, penggunaan APBN untuk rakyat, penurunan biaya pendidikan, penghentian penyalahgunaan hukum, dan pengembalian kebebasan bersuara.
Kontributor: Redaksi Wartakita
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.
