Wartakita.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti bahwa penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya optimal pasca pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis, 19 November 2026. Lembaga antirasuah ini mengidentifikasi empat delik hukum krusial yang belum diatur dalam undang-undang tersebut, yakni illicit enrichment, trading in influence, suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing (foreign bribery).
Intinya
- KPK menilai penguatan pemberantasan korupsi memerlukan terobosan empat delik hukum yang belum dikriminalisasi di Indonesia agar celah pelaku korupsi baru dapat ditutup dan pemberantasan korupsi semakin optimal.
- Empat delik hukum yang disoroti KPK adalah illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak wajar), trading in influence (perdagangan pengaruh), suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing (foreign bribery).
- Meskipun UU Perampasan Aset telah disahkan, KPK akan terus mempelajari dan menganalisis pasal-pasalnya untuk mengoptimalkan pemulihan aset dan mendorong pengaturan empat delik hukum tersebut di masa mendatang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat, 20 November 2026, menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar mekanisme perampasan aset. Ia menekankan pentingnya terobosan empat delik hukum yang belum masuk dalam sistem hukum Indonesia, sejalan dengan amanat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC). Keempat delik ini dipandang sebagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari jerat hukum.
Baca Juga Pilihan Editor:
Illicit enrichment, misalnya, merujuk pada peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara sah. Konsep ini memungkinkan penelusuran dan perampasan aset yang diperoleh dari sumber yang tidak jelas, bahkan tanpa harus membuktikan tindak pidana asal secara spesifik. Sementara itu, trading in influence berkaitan dengan penyalahgunaan pengaruh untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, yang seringkali sulit dibuktikan dalam kerangka hukum pidana konvensional.
Lebih lanjut, suap di sektor swasta dan suap kepada pejabat asing juga menjadi perhatian serius KPK. Pengaturan kedua delik ini dianggap krusial untuk menciptakan iklim bisnis yang bersih dan mencegah praktik korupsi yang melintasi batas negara. Tanpa kriminalisasi yang tegas terhadap praktik-praktik ini, Indonesia berisiko menjadi surga bagi koruptor yang beroperasi secara internasional maupun dalam lingkup bisnis domestik.
Meskipun demikian, KPK menyambut baik pengesahan UU Perampasan Aset. Lembaga ini memandang undang-undang tersebut sebagai langkah maju yang selaras dengan upaya pemberantasan korupsi. KPK berkomitmen untuk mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam UU tersebut yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sembari tetap fokus pada optimalisasi pemulihan aset (asset recovery). KPK juga akan terus mendorong agar empat delik hukum yang belum diatur tersebut dapat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di masa mendatang.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan bahwa UU Perampasan Aset memiliki sepuluh poin utama. Poin-poin tersebut mencakup perlindungan hak asasi manusia, perluasan ruang lingkup tindak pidana yang asetnya dapat dirampas mulai dari penipuan hingga perdagangan, pembagian kewenangan antarlembaga, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dan perlindungan terhadap pengelolaan aset.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa KPK menyoroti empat delik hukum yang belum diatur dalam UU Perampasan Aset?
J: KPK menilai keempat delik hukum tersebut penting untuk menutup celah pelaku korupsi baru dan mengoptimalkan pemberantasan korupsi, sesuai dengan amanat Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).
T: Apa saja empat delik hukum yang dimaksud?
J: Keempat delik hukum tersebut adalah illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak wajar), trading in influence (perdagangan pengaruh), suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing (foreign bribery).
T: Bagaimana sikap KPK terhadap UU Perampasan Aset yang baru disahkan?
J: KPK menyambut baik pengesahan UU tersebut sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi. KPK akan mempelajari pasal-pasalnya untuk mengoptimalkan pemulihan aset dan terus mendorong pengaturan empat delik hukum yang belum diatur.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























