Wartakita.id, Jakarta — Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengklaim telah menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan ini disampaikan Fahd Arafiq pada Selasa (17/11/2026) malam, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sembari menegaskan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru.
Intinya
- Fahd Arafiq mengklaim telah memberikan dana sebesar Rp70 miliar sebagai talangan untuk Muktamar NU.
- Ia menyatakan bahwa uang tersebut murni untuk kepentingan organisasi NU dan menolak penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
- Fahd Arafiq mengaku sempat dimintai Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sebelum akhirnya memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.
- Kasus ini berakar dari dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN yang berawal dari OTT KPK pada September 2026.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa Fahd Arafiq mengklaim memberikan dana untuk Muktamar NU?
J: Fahd Arafiq menyatakan bahwa dana Rp70 miliar tersebut diberikan sebagai dana talangan murni untuk kepentingan organisasi NU dalam penyelenggaraan Muktamar. Ia merasa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN adalah kekeliruan.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam permintaan dana sebelum dana untuk Muktamar NU diberikan?
J: Ya, Fahd Arafiq mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang juga merupakan tersangka dalam perkara yang sama. Fahd Arafiq menyatakan awalnya menolak permintaan tersebut sebelum akhirnya bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.
T: Bagaimana kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN ini bermula?
J: Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 14 September 2026. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Hingga kini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat kementerian, pihak swasta, dan politisi.
T: Apakah ada aliran dana terkait Muktamar NU sebelumnya yang telah dikembalikan ke KPK?
J: Berdasarkan informasi yang ada, beberapa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) sebelumnya telah mengembalikan sejumlah uang kepada KPK yang diduga terkait dengan politik uang dan aliran dana korupsi dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























