Wartakita.id, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menyatakan tidak akan mengusulkan nama kadernya untuk mengisi posisi wakil presiden (wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini disampaikan Sekjen PKS, Muhammad Kholid, dengan menekankan penghormatan terhadap kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wapres pengganti.
Intinya
- PKS tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
- Partai ini menghormati kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wapres yang akan diusulkan kepada MPR.
- PKS bukan merupakan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
- Pengisian jabatan wapres harus mengikuti mekanisme konstitusional, di mana Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih.
- PKS berharap figur yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memperkuat pemerintahan.
Posisi PKS ini menjadi menarik mengingat dinamika politik yang kerap terjadi dalam pengisian jabatan strategis pasca-pemilihan presiden. Berbeda dengan partai-partai yang secara eksplisit tergabung dalam koalisi pendukung pasangan terpilih, PKS mengambil langkah yang lebih berjarak, namun tetap konstruktif. Muhammad Kholid dalam keterangannya di Jakarta menegaskan bahwa PKS memahami betul posisi mereka sebagai partai pendukung yang memberikan masukan, namun kewenangan final berada di tangan Presiden.
Baca Juga Pilihan Editor:
“Kami menghormati kewenangan penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden yang akan diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. PKS bukan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu, sehingga kami tidak memiliki klaim atau usulan nama,” ujar Kholid.
Lebih lanjut, Kholid menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden haruslah mengacu pada koridor konstitusional yang berlaku. Mekanisme ini, menurutnya, telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, di mana Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR untuk kemudian dipilih. PKS memilih untuk tidak turut serta dalam manuver politik yang mungkin timbul terkait bursa calon wapres, melainkan fokus pada harapan agar figur yang terpilih nantinya mampu memberikan kontribusi positif bagi jalannya pemerintahan.
“Pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional. Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih. Kami percaya Presiden akan memilih figur yang terbaik,” tambahnya. PKS berharap calon yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas yang luas di masyarakat. Hal ini penting demi memperkuat sendi-sendi pemerintahan dan menjaga stabilitas politik nasional yang telah terbangun.
Partai berlambang bulan sabit kembar ini juga menekankan pentingnya menjaga suasana politik yang kondusif. Dalam konteks pengisian jabatan wapres, PKS berpandangan bahwa fokus seharusnya tertuju pada pelayanan publik yang lebih baik bagi rakyat dan keberlangsungan program-program prioritas Presiden. Dengan demikian, PKS menegaskan komitmennya untuk mendukung proses yang berjalan sesuai konstitusi dan berharap stabilitas politik terus terjaga, roda pemerintahan berjalan efektif, serta program kerja Presiden Prabowo dapat terlaksana sukses hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2029.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa PKS tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran?
J: PKS menyatakan tidak mengusulkan nama karena mereka bukan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dan menghormati kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wapres yang akan diusulkan kepada MPR.
T: Bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil presiden menurut PKS?
J: Menurut PKS, pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional, di mana Presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih.
T: Apa harapan PKS terhadap calon wakil presiden yang akan dipilih?
J: PKS berharap figur yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memperkuat pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta mendukung kelancaran program kerja Presiden.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























