Wartakita.id, Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden (Wapres) baru. Keputusan ini diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR yang digelar pada Jumat, 13 November 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, dengan agenda utama mengisi kekosongan jabatan strategis tersebut.
Rapat paripurna yang akan menentukan nasib kursi nomor dua di pemerintahan itu dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari kekosongan jabatan Wapres. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan ini sesuai dengan amanat konstitusi yang memberikan waktu maksimal 60 hari sejak surat pengunduran diri atau pemberhentian diterima oleh MPR.
Baca Juga Pilihan Editor:
Intinya
- MPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden baru.
- Keputusan ini diambil setelah rapat gabungan pimpinan MPR yang dihadiri sembilan pimpinan MPR serta fraksi dari unsur DPR dan DPD pada Jumat, 13 November 2026.
- Agenda utama rapat paripurna adalah mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
- MPR RI juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 5 persen dari total anggota MPR untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen calon wapres yang diajukan presiden.
- Selain itu, dibentuk pula tim ad hoc yang terdiri dari 36 orang untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengangkatan wapres terpilih.
- Proses pengisian kekosongan jabatan wapres ini harus diselesaikan dalam kurun waktu 60 hari sejak MPR menerima surat pengunduran diri atau pemberhentian.
Kerap Ditanyakan
T: Siapa saja yang hadir dalam rapat gabungan pimpinan MPR yang menghasilkan keputusan ini?
J: Rapat gabungan pimpinan MPR dihadiri oleh sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi MPR dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
T: Mengapa MPR perlu menggelar rapat paripurna untuk pengisian jabatan wapres?
J: Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merupakan amanat konstitusi yang harus segera dilaksanakan setelah jabatan tersebut kosong.
T: Apa peran tim verifikasi dan tim ad hoc yang dibentuk MPR?
J: Tim verifikasi bertugas memeriksa dokumen dan persyaratan calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden, sementara tim ad hoc bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























