Wartakita.id, Jakarta — Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu, 11 November 2026, di Gedung DPR, Jakarta. Pengajuan ini secara spesifik menyoroti polemik seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai oleh para pengusul telah menimbulkan dinamika dan dugaan pelanggaran konstitusional serta etika berbangsa.
Intinya
- 120 anggota DPR dari 8 fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
- Pengajuan HMP ini didasari oleh dinamika terakhir, putusan lembaga peradilan, serta dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 dan etika berbangsa.
- Fraksi-fraksi yang terlibat dalam pengusulan HMP meliputi PDIP, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, mengonfirmasi bahwa total penandatangan pengusulan HMP mencapai 120 orang dari delapan fraksi yang berbeda. Rinciannya, Fraksi PDIP menyumbang 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.
Baca Juga Pilihan Editor:
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, menjelaskan bahwa alasan utama pengajuan HMP adalah merespons dinamika terkini yang berkaitan dengan legitimasi posisi wakil presiden. Ia menggarisbawahi bahwa urusan di wilayah hukum terkait hal ini dinilai sudah selesai, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dianggapnya linear.
Namun, pandangan berbeda diungkapkan oleh Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS. Menurutnya, Fraksi PKS memandang bahwa Gibran Rakabuming Raka diduga telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat menjadi Wakil Presiden. Lebih lanjut, Mardani menyatakan bahwa tindakan tersebut juga dinilai bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2001.
Kerap Ditanyakan
T: Apa itu Hak Menyatakan Pendapat (HMP)?
J: Hak Menyatakan Pendapat adalah hak konstitusional anggota DPR untuk menyatakan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah atau isu-isu penting yang menyangkut kepentingan umum, yang dapat berujung pada proses pemakzulan jika terdapat pelanggaran konstitusi atau undang-undang.
T: Apakah pengajuan HMP ini otomatis berarti pemakzulan?
J: Pengajuan HMP adalah langkah awal. Setelah diajukan dan memenuhi persyaratan, HMP akan dibahas lebih lanjut di DPR. Proses selanjutnya, termasuk kemungkinan pemakzulan, bergantung pada hasil pembahasan dan persetujuan mayoritas anggota DPR.
T: Bagaimana proses selanjutnya setelah HMP diajukan?
J: Setelah pengajuan HMP diterima, akan ada pembahasan lebih lanjut di tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menentukan jadwal dan mekanisme pembahasan di rapat paripurna. Jika disetujui oleh paripurna, maka HMP akan dilanjutkan ke proses selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPR.
