PKS Desak Gibran Mundur atau Hadapi Proses di DPR

Wartakita.id, Jakarta — Sikap tegas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengemuka di ruang sidang utama DPR RI. Pada Selasa, 10 November 2026, di tengah jalannya rapat paripurna, sejumlah anggota dewan dari Fraksi PKS membentangkan kertas bertuliskan pesan politik yang lugas: ‘Gibran Mundur atau Dimundurkan’. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan manifestasi penolakan PKS terhadap proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang menurut mereka, telah mencederai prinsip konstitusi dan etika bernegara.

Intinya

• Anggota DPR dari Fraksi PKS membentangkan kertas bertuliskan ‘Gibran Mundur atau Dimundurkan’ saat rapat paripurna di Gedung DPR RI pada Selasa, 10 November 2026.
• Aksi ini merupakan bentuk protes dan penolakan Fraksi PKS terhadap proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
• PKS berpandangan bahwa proses pencalonan tersebut dinilai melanggar konstitusi dan etika politik yang berlaku.
• Pembentangan kertas dilakukan di tengah jalannya rapat paripurna, menunjukkan keseriusan PKS dalam menyuarakan aspirasi penolakan mereka di forum resmi parlemen.
• Fraksi PKS secara tegas menawarkan dua opsi terkait nasib Gibran: mengundurkan diri secara sukarela atau menghadapi proses lebih lanjut di lembaga legislatif.

Langkah PKS ini menegaskan kembali posisi mereka yang konsisten menyoroti dugaan pelanggaran konstitusional dan etika dalam pencalonan Gibran. Pembentangan kertas tersebut, meski dilakukan secara simbolis, sarat makna. Ini adalah bentuk komunikasi politik yang tidak dapat diabaikan, disampaikan langsung di jantung kekuasaan legislatif. PKS tidak hanya menyatakan ketidaksetujuan, tetapi juga menawarkan jalan keluar, sebuah dikotomi yang memaksa pihak terkait untuk mengambil sikap.

Dalam konteks hukum dan politik, penolakan PKS berakar pada interpretasi mereka terhadap konstitusi dan norma-norma yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses demokrasi. Pertanyaan mendasar yang diajukan PKS adalah apakah proses yang dilalui telah sesuai dengan kaidah yang ada, atau justru membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan politik tertentu. Sikap PKS ini mengundang publik untuk mencermati lebih dalam, bukan sekadar mengikuti arus narasi yang ada, melainkan membedah substansi dari setiap tahapan proses politik yang sedang berlangsung.

Kerap Ditanyakan

T: Mengapa PKS melakukan aksi pembentangan kertas di rapat paripurna?
J: Aksi tersebut merupakan bentuk protes dan penolakan Fraksi PKS terhadap proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang mereka nilai melanggar konstitusi dan etika politik.

T: Apa pesan utama dari tulisan ‘Gibran Mundur atau Dimundurkan’?
J: Pesan tersebut menunjukkan sikap tegas PKS yang memberikan dua opsi kepada Gibran: mengundurkan diri secara sukarela atau menghadapi proses lebih lanjut yang akan ditempuh melalui mekanisme di DPR.

T: Apakah aksi PKS ini memiliki dasar hukum?
J: PKS mendasarkan penolakannya pada interpretasi mereka terhadap konstitusi dan etika politik. Aksi di ruang sidang merupakan bentuk penyampaian aspirasi politik di forum resmi parlemen.