Massa Gelar Demo di Kantor Wapres, Desak Gibran Keluar Istana

Terkait sorotan utama seputar Demo Kantor Wapres, wartakita.id, Jakarta –Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Aksi ini menyuarakan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera keluar dari Istana Wapres, bahkan menuntut pemakzulannya.

Ulasan Mendalam Seputar Demo Kantor Wapres

Massa datang dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando, membawa spanduk berisi tuntutan tegas. Mereka meneriakkan yel-yel yang menggemakan aspirasi agar Gibran meninggalkan jabatannya. Aksi ini, menurut salah satu orator, didasari oleh keyakinan bahwa Istana Wapres adalah ‘rumah rakyat’ dan mereka berhak untuk mendatangi serta menyuarakan aspirasi.

Intinya

• Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden pada Senin, 9 November 2026.
• Massa mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres dan menuntut pemakzulannya.
• Tuntutan massa didasarkan pada dugaan tidak ditemukannya bukti ijazah penyetaraan SMA Gibran oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sahnya surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Gibran.
• Para demonstran menggunakan spanduk dan mobil komando untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Akar permasalahan yang diangkat oleh Aliansi Rakyat Menggugat ini merujuk pada isu legalitas ijazah Gibran Rakabuming Raka yang telah dipermasalahkan melalui jalur hukum. Massa mengklaim bahwa tuntutan mereka didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai tidak menemukan bukti ijazah penyetaraan SMA milik Gibran. Selain itu, mereka juga merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sahnya surat keterangan (suket) penyetaraan SMA yang dimiliki Gibran.

Dalam konteks hukum, perlu dicermati bagaimana putusan-putusan lembaga peradilan tersebut diinterpretasikan oleh publik dan apakah implikasinya dapat secara langsung menuntut pemakzulan seorang pejabat publik. Proses hukum dan politik memiliki koridornya masing-masing yang harus dipatuhi. Pernyataan massa bahwa ‘Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi’ mencerminkan semangat demokrasi dalam menyampaikan aspirasi, namun tetap harus dibarengi dengan pemahaman terhadap batasan-batasan hukum yang berlaku.

Kerap Ditanyakan

T: Apa dasar hukum tuntutan massa terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?
J: Massa mendasarkan tuntutannya pada dugaan tidak ditemukannya bukti ijazah penyetaraan SMA Gibran oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sahnya surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran.

T: Bagaimana cara massa menyampaikan tuntutannya?
J: Massa datang dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando, membawa spanduk berisi desakan, serta meneriakkan tuntutan pemakzulan.