Empat Poin Hasil Rapat Gabungan MPR Bahas Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran

Wartakita.id, Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengambil langkah konkret untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Melalui rapat gabungan yang digelar pada Jumat, 13 November 2026, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pimpinan MPR bersama seluruh fraksi partai politik dan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyepakati jadwal dan membentuk tim khusus untuk mempercepat proses suksesi kepemimpinan.

Intinya

• MPR RI menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, di kompleks parlemen, Jakarta, untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
• Rapat gabungan ini dihadiri oleh pimpinan MPR, seluruh fraksi partai politik, dan kelompok DPD, dengan tujuan menyepakati jadwal rapat paripurna dan membentuk tim untuk proses verifikasi calon Wapres.
• Rapat paripurna pemilihan Wapres pengganti Gibran dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026, di gedung Senayan, Jakarta.
• Dalam rapat tersebut, dibentuk tim verifikasi calon Wapres yang terdiri dari lima persen anggota MPR (sekitar 36 orang) dan tim ad hoc untuk mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wapres terpilih.

Langkah cepat ini diambil menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Konstitusi mengamanatkan MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk memproses pengisian jabatan yang kosong tersebut. Keputusan untuk mempercepat proses ini dinilai krusial demi menjaga stabilitas kenegaraan dan memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Ketua MPR, yang memimpin rapat gabungan tersebut, menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses. Pembentukan tim verifikasi calon Wapres, yang beranggotakan sekitar 36 orang atau lima persen dari total anggota MPR, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon yang diajukan oleh Presiden memenuhi seluruh persyaratan konstitusional dan perundang-undangan yang berlaku. Tim ini akan bekerja meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen para kandidat.

Selain tim verifikasi, dibentuk pula tim ad hoc. Tim ini memiliki mandat untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan ketetapan MPR, termasuk mekanisme pengangkatan dan pelantikan Wapres terpilih. Keberadaan tim ad hoc ini diharapkan dapat meminimalisir potensi hambatan administratif dan memperlancar jalannya proses hingga penetapan Wapres baru.

Jadwal yang telah disepakati, yakni rapat paripurna pada 2 Desember 2026, menunjukkan keseriusan MPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan ini. Dengan rentang waktu yang relatif singkat sejak surat pengunduran diri diterima, MPR berupaya menjalankan amanat konstitusi secara efisien tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketelitian.

Kerap Ditanyakan

T: Mengapa MPR perlu membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc?
J: Pembentukan tim verifikasi bertujuan untuk memeriksa secara mendalam kelengkapan dan keabsahan dokumen serta persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden. Sementara itu, tim ad hoc dibentuk untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan ketetapan MPR, termasuk mekanisme pengangkatan dan pelantikan Wapres terpilih, guna memastikan proses berjalan lancar dan sesuai aturan.

T: Apa dasar hukum MPR dalam memproses pengisian jabatan Wapres yang kosong?
J: Dasar hukum MPR dalam memproses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong adalah ketentuan konstitusional yang mengamanatkan MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut sejak surat pengunduran diri atau pemberhentian Wapres diterima.