Wartakita.id, Jakarta — Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, melontarkan kritik tajam terhadap langkah politik hukum yang ditempuh oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurut Indrayana, upaya Gibran untuk menempuh jalur Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 11 November 2026, di Jakarta, menyoroti potensi kompleksitas hukum yang timbul dari manuver tersebut.
Intinya
- Denny Indrayana menilai langkah Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai tindakan pembangkangan konstitusi.
- Indrayana berpandangan bahwa manuver hukum Gibran tersebut merupakan upaya untuk melawan putusan atau otoritas Mahkamah Agung.
- Menurut analisis Denny Indrayana, proses hukum yang ditempuh Gibran berpotensi menciptakan masalah hukum yang lebih rumit di kemudian hari.
- Kritik ini dilontarkan sebagai respons terhadap proses hukum yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
- Fokus utama kritik Denny Indrayana adalah pada langkah Gibran yang menggunakan PTUN sebagai jembatan untuk mengajukan PK ke MA.
- Denny Indrayana secara tegas menyatakan bahwa tindakan Gibran tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi negara.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa Denny Indrayana menyebut langkah Gibran sebagai pembangkangan konstitusi?
J: Denny Indrayana berpendapat demikian karena ia melihat upaya Gibran untuk menempuh jalur PK melalui PTUN sebagai cara untuk melawan atau mengintervensi otoritas Mahkamah Agung, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional mengenai pembagian kekuasaan dan kepatuhan terhadap hukum.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Apa potensi masalah hukum yang dikhawatirkan Denny Indrayana?
J: Indrayana mengkhawatirkan bahwa langkah hukum yang tidak lazim ini dapat membuka celah preseden buruk, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mempersulit penegakan keadilan, serta berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga negara.
T: Bagaimana jalur hukum yang ditempuh Gibran menurut Denny Indrayana?
J: Menurut Denny Indrayana, Gibran menempuh jalur Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dengan menggunakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perantara atau pintu masuk, sebuah langkah yang dinilai tidak sesuai dengan kelaziman hukum.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.
