Wartakita.id, JAKARTA — Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso secara resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Kepolisian Republik Indonesia pada Selasa, 17 November 2026. Keputusan tegas ini diambil menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan yang dilakukan oleh Irjen Eko Hadi terhadap Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sidang etik internal Polri telah memutuskan sanksi terberat bagi perwira tinggi tersebut.
Intinya
- Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari Polri.
- Alasan utama pemecatan adalah dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses sidang etik yang telah dilaksanakan di Mabes Polri.
- Komisioner Kompolnas menyatakan bahwa Irjen Eko Hadi Santoso telah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
- Kasus ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum jika tidak ditangani secara transparan dan adil.
Kasus yang menjerat Irjen Eko Hadi Santoso ini bermula dari laporan adanya dugaan penyadapan terhadap Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Tindakan yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi kepolisian ini sontak menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran di berbagai kalangan, baik masyarakat sipil maupun institusi negara. Penegakan hukum yang tegas menjadi tuntutan utama untuk memastikan tidak ada anggota kepolisian yang kebal hukum, terlebih jika menyangkut integritas dan keamanan pimpinan negara.
Baca Juga Pilihan Editor:
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal Polri, turut memantau dan memberikan pandangan terhadap perkembangan kasus ini. Salah seorang Komisioner Kompolnas mengungkapkan bahwa Irjen Eko Hadi Santoso telah menunjukkan penyesalan mendalam atas tindakan penyadapan yang dilakukannya. Pengakuan penyesalan ini, kendati tidak menghapuskan konsekuensi hukum dan etik, menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses penjatuhan sanksi.
Pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso menegaskan sikap Polri yang tidak mentolerir pelanggaran berat. Hal ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa institusi penegak hukum harus senantiasa menjaga marwah dan profesionalismenya. Proses hukum dan etik yang telah berjalan sesuai prosedur diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik yang mungkin tergerus akibat kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan kasus menjadi kunci utama untuk membuktikan komitmen Polri dalam menegakkan keadilan.
Kerap Ditanyakan
T: Apa sanksi yang dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso?
J: Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.
T: Mengapa Irjen Eko Hadi Santoso dipecat?
J: Pemecatan tersebut merupakan buntut dari kasus dugaan penyadapan yang dilakukannya terhadap Presiden Prabowo Subianto.
T: Siapa yang mengungkapkan penyesalan Irjen Eko Hadi Santoso?
J: Penyesalan Irjen Eko Hadi Santoso diungkapkan oleh salah seorang Komisioner Kompolnas.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























