Wartakita.id, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis, 19 November 2026, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini merupakan puncak dari proses legislasi yang panjang, namun menyisakan catatan penting terkait tidak dimuatnya ketentuan mengenai pemiskinan koruptor.
Intinya
- DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang pada Kamis, 19 November 2026, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
- Proses legislasi ini memakan waktu panjang, dengan RUU yang telah digagas sejak 23 tahun lalu dan naskah akademik serta drafnya disusun antara September 2025 hingga Januari 2026.
- Pengesahan undang-undang ini menjadi sorotan karena tidak mencakup ketentuan spesifik mengenai pemiskinan koruptor, sebuah poin yang menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil.
- Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dalam rapat kerja pada Rabu, 18 November 2026.
- Kelompok masyarakat sipil menyuarakan keprihatinan atas penghilangan sejumlah pasal krusial dari draf RUU Perampasan Aset yang lama, yang dinilai penting untuk pemberantasan korupsi secara efektif.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa RUU Perampasan Aset ini dianggap penting?
J: RUU Perampasan Aset ini digagas sebagai instrumen hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya melalui mekanisme perampasan aset hasil kejahatan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Apa yang menjadi catatan penting dalam pengesahan RUU ini?
J: Catatan penting yang disorot adalah tidak adanya ketentuan mengenai pemiskinan koruptor dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat anti-korupsi dan masyarakat sipil bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya optimal dalam menjerat pelaku korupsi.
T: Berapa lama proses penyusunan RUU ini berlangsung?
J: RUU Perampasan Aset ini memiliki sejarah panjang, telah digagas sejak 23 tahun lalu. Proses penyusunan draf dan naskah akademiknya secara intensif berjalan dalam rentang waktu September 2025 hingga Januari 2026, sebelum akhirnya mencapai tahap pengesahan.
T: Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU ini?
J: Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pemerintah, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil yang turut menyuarakan aspirasi dan masukan selama proses legislasi.
T: Apa yang dipersoalkan oleh kelompok masyarakat sipil?
J: Kelompok masyarakat sipil mempersoalkan penghilangan sejumlah pasal penting dari draf RUU Perampasan Aset yang lama. Mereka berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut krusial untuk memastikan efektivitas undang-undang dalam memberantas korupsi dan memulihkan aset negara.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























