Wartakita.id, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini merupakan puncak dari proses legislasi yang telah bergulir selama 23 tahun, dengan percepatan pembahasan pasca-aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2026.
Intinya
- RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026, di Jakarta.
- Proses legislasi RUU ini memakan waktu 23 tahun sejak pertama kali digagas, dan diajukan ke DPR pada tahun 2010.
- Penyusunan draf dan naskah akademik RUU berlangsung dari September 2025 hingga Januari 2026.
- Pembahasan RUU dipercepat menyusul aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil pada Agustus 2026 yang menuntut pengesahan sebelum 15 Desember 2026.
- Wakil Menteri Hukum, Eddward Sharief Omar Hiariej, menekankan pentingnya pelaksanaan tahapan perampasan aset yang adil.
- Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengklaim RUU ini telah dirancang untuk mencegah penyalahgunaan oleh aparat hukum.
- YLBHI mengapresiasi pencantuman asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta pengaturan non-conviction-based forfeiture (NCBF) dalam RUU.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa RUU Perampasan Aset ini baru disahkan sekarang setelah digagas sejak lama?
J: RUU Perampasan Aset memang memiliki sejarah panjang sejak 23 tahun lalu. Pengesahannya baru terlaksana pada 19 November 2026 setelah melalui berbagai tahapan penyusunan draf dan naskah akademik yang memakan waktu dari September 2025 hingga Januari 2026. Aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2026 menjadi momentum penting yang mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU ini di parlemen.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Apa saja poin penting yang diatur dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan ini?
J: UU Perampasan Aset ini mencakup tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset hasil kejahatan. Pentingnya, RUU ini juga telah memasukkan asas-asas keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, diatur pula mekanisme non-conviction-based forfeiture (NCBF), yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
T: Bagaimana DPR memastikan RUU ini tidak disalahgunakan?
J: Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset telah dirancang dengan berbagai perlindungan untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Tujuannya adalah agar undang-undang ini tidak dijadikan alat kekuasaan atau sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum. Pengaturan yang cermat terhadap setiap tahapan proses perampasan aset diharapkan dapat meminimalkan risiko tersebut.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























