Wartakita.id, Jakarta — Menyusul maraknya petisi daring yang mendesak transparansi rekam jejak dan dokumen ijazah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sejumlah pejabat publik memberikan tanggapan. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan pihaknya mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat keabsahan ijazah anggota dewan. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh anggota DPR telah melalui proses verifikasi dan memenuhi syarat pendidikan minimal sesuai undang-undang saat pencalonan.
Intinya
- Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mempersilakan gugatan terhadap keabsahan ijazah anggota DPR, namun menekankan proses verifikasi telah dilakukan sesuai undang-undang.
- Komisioner KPU, Idham Kholik, merinci data pendidikan anggota DPR RI per Desember 2025, menyatakan semua memenuhi syarat minimal SMA/sederajat sesuai UU Pemilu.
- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan dokumen syarat pendidikan anggota DPR terbuka di laman KPU.
- Petisi daring yang digagas Farida Octavia mendesak transparansi rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI.
Isu mengenai keabsahan ijazah anggota DPR kembali mencuat ke permukaan publik menyusul adanya petisi yang digagas oleh Farida Octavia melalui platform change.org. Petisi tersebut secara spesifik mendesak pimpinan DPR untuk bersikap transparan terkait rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota legislatif, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Lebih jauh, petisi ini juga menyuarakan permintaan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kementerian terkait memfasilitasi proses audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah anggota legislatif yang dilakukan secara transparan dan independen.
Baca Juga Pilihan Editor:
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026), menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap upaya hukum. “Kami mempersilakan jika ada yang ingin menggugat keabsahan ijazah anggota DPR,” ujarnya.
Namun, Doli menekankan bahwa setiap anggota dewan yang terpilih telah melalui serangkaian proses verifikasi yang ketat, termasuk pemenuhan syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ia menambahkan bahwa masyarakat sendiri telah melakukan analisis terhadap latar belakang pendidikan para calon anggota legislatif sebelum memberikan suara pada Pemilihan Umum.
Senada dengan itu, Komisioner KPU, Idham Kholik, turut merinci data pendidikan para anggota DPR RI per Desember 2025. Berdasarkan data tersebut, tercatat 191 anggota memiliki pendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), satu orang berpendidikan Diploma Tiga (D3), 146 orang berpendidikan Sarjana (S1), 168 orang berpendidikan Magister (S2), dan 74 orang berpendidikan Doktor (S3). Idham Kholik menegaskan bahwa seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal pendidikan, yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga memberikan tanggapan serupa. Ia menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarat pendidikan dalam proses pencalonan seluruh anggota DPR RI bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui laman resmi KPU. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang diusung dalam penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyerahkan sepenuhnya kewenangan verifikasi dan validasi dokumen pendidikan kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hingga berita ini ditulis pada Rabu, 18 November 2026, pukul 18.47 WIB, petisi yang digagas oleh Farida Octavia di change.org telah mendapatkan dukungan sebanyak 28.686 tanda tangan.
Kerap Ditanyakan
T: Apa yang mendasari munculnya petisi mengenai transparansi ijazah anggota DPR?
J: Petisi tersebut muncul sebagai respons terhadap keinginan publik untuk adanya transparansi rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, serta permintaan untuk audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah secara transparan dan independen.
T: Apakah semua anggota DPR telah memenuhi syarat pendidikan minimal?
J: Ya, berdasarkan data KPU dan pernyataan pejabat terkait, seluruh anggota DPR RI telah memenuhi syarat minimal pendidikan, yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
T: Di mana masyarakat dapat mengakses dokumen syarat pendidikan anggota DPR?
J: Dokumen syarat pendidikan dalam proses pencalonan seluruh anggota DPR RI bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























