Wartakita.id, Jakarta — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie mengungkapkan telah melakukan pertemuan tatap muka dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026. Agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara.
Menurut Menhan Sjafrie, revisi undang-undang fundamental ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Selain itu, pembaruan regulasi diharapkan dapat menyesuaikan kerangka hukum pertahanan nasional dengan dinamika geopolitik global serta ancaman keamanan kontemporer yang terus berkembang. Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang adaptif dan efektif.
Baca Juga Pilihan Editor:
Intinya
- Menteri Pertahanan Sjafrie dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026.
- Fokus pertemuan adalah membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara.
- Tujuan revisi UU Pertahanan Negara adalah untuk memperkuat sistem pertahanan nasional dan menyesuaikannya dengan dinamika geopolitik serta ancaman keamanan terkini.
- Pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan strategis.
- UU Pertahanan Negara yang berlaku saat ini, UU No. 34 Tahun 2004, akan menjadi dasar peninjauan dan pembaruan.
- Revisi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan efektivitas pertahanan negara.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa revisi UU Pertahanan Negara dianggap penting saat ini?
J: Revisi UU Pertahanan Negara dianggap penting untuk memastikan kesiapan dan efektivitas pertahanan Indonesia di tengah perubahan lanskap keamanan global. Regulasi yang ada perlu dievaluasi agar selaras dengan tantangan kontemporer seperti ancaman siber, terorisme, dan dinamika geopolitik regional.
T: Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses revisi UU Pertahanan Negara?
J: Proses revisi ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Pertahanan, dan parlemen, yang diwakili oleh Ketua DPR RI. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang strategis ini.
T: Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam revisi UU Pertahanan Negara?
J: Tantangan dalam revisi UU Pertahanan Negara dapat meliputi penyesuaian dengan perkembangan teknologi militer, ancaman non-tradisional seperti perang siber dan disinformasi, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, diperlukan kesepahaman yang kuat antara pemerintah dan DPR mengenai arah kebijakan pertahanan ke depan.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























