Wartakita.id, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan peringatan keras mengenai potensi ketidakabsahan pemilihan Wakil Presiden (Wapres) jika agenda tersebut tetap dipaksakan pada tanggal 9 Desember. Pernyataan ini didasarkan pada potensi benturan jadwal krusial dengan penetapan hasil Pemilu 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Intinya
- Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemilihan Wakil Presiden (Wapres) berisiko dinyatakan tidak sah apabila tetap dilaksanakan pada 9 Desember.
- Alasan utama adalah potensi benturan jadwal dengan penetapan hasil Pemilu 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang diperkirakan jatuh pada 10 Desember 2026.
- Pelaksanaan pemilihan Wapres sebelum penetapan hasil Pemilu oleh MK dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.
- Mahfud MD menekankan pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi dalam seluruh tahapan proses kenegaraan.
- Pernyataan ini bertujuan sebagai peringatan dini terhadap potensi masalah hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Wapres.
Mahfud MD menjelaskan bahwa jika pemilihan Wapres dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, maka proses tersebut akan mendahului penetapan resmi hasil Pemilu 2024 oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut perkiraan, MK akan menetapkan hasil Pemilu pada tanggal 10 Desember 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai dasar hukum dan keabsahan pemilihan Wapres yang dilakukan sebelum adanya penetapan resmi hasil pemilu secara keseluruhan.
Baca Juga Pilihan Editor:
Dalam pandangannya, Mahfud MD menegaskan bahwa setiap tahapan proses kenegaraan, terutama yang berkaitan dengan pemilihan pejabat tinggi negara, haruslah tunduk dan patuh pada konstitusi. Mengabaikan jadwal penetapan hasil Pemilu oleh MK dan tetap menggelar pemilihan Wapres pada tanggal yang berdekatan, menurut Mahfud, dapat mencederai prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku. Ia menambahkan bahwa hal ini bukan sekadar masalah teknis penjadwalan, melainkan menyangkut legitimasi dan kepatuhan terhadap kerangka hukum tertinggi negara.
Pernyataan Mahfud MD ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan peringatan dini kepada para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar seluruh pihak dapat melakukan evaluasi ulang terhadap jadwal yang telah ditetapkan atau yang sedang dipertimbangkan. Dengan adanya potensi masalah hukum yang diungkapkan, diharapkan akan ada langkah korektif yang diambil untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan Wapres berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan legitimasi yang kuat.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa pemilihan Wapres pada 9 Desember berpotensi tidak sah menurut Mahfud MD?
J: Karena tanggal tersebut berpotensi berbenturan dengan jadwal penetapan hasil Pemilu 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diperkirakan pada 10 Desember 2026. Pelaksanaan pemilihan Wapres sebelum penetapan resmi hasil Pemilu oleh MK dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.
T: Siapa yang menyampaikan peringatan ini dan apa jabatannya?
J: Peringatan ini disampaikan oleh Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
T: Apa tujuan dari pernyataan Mahfud MD ini?
J: Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada para pemangku kepentingan mengenai potensi masalah hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Wapres, serta mendorong kepatuhan terhadap konstitusi.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























