Wartakita.id, Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menilai, jika pengajuan tersebut melewati tenggat waktu 14 hari kerja sebelum rapat paripurna yang dijadwalkan pada Rabu (9/12/2026), proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru berpotensi tidak sah.
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, pada Jumat (20/11/2026), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyoroti perbedaan penghitungan hari antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Menurutnya, meski UUD 1945 mengatur batas waktu 14 hari sebelum sidang, aturan dalam UU MD3 dan Tatib MPR secara spesifik merujuk pada satuan hari kerja, bukan hari kalender.
Mahfud mengingatkan bahwa jika hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR mungkin tidak dapat bersidang secara sah pada 9 Desember 2026. Untuk mencegah potensi cacat prosedural, Mahfud menyarankan agar MPR menunda jadwal rapat paripurna hingga genap 14 hari kerja sejak nama kandidat diterima dari Presiden. Ia mencontohkan, jika surat pengajuan baru diserahkan pada Jumat (20/11/2026), maka sidang paripurna sebaiknya digeser menjadi 10 Desember 2026. Hal ini penting untuk kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah politik baru.
Intinya
- Mahfud MD mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
- Mahfud khawatir proses pemilihan dan pelantikan Wapres baru berpotensi tidak sah jika pengajuan melewati tenggat waktu 14 hari kerja sebelum rapat paripurna 9 Desember 2026.
- Perbedaan penghitungan hari antara UUD 1945 (hari kalender) dan UU MD3 serta Tatib MPR (hari kerja) menjadi sorotan Mahfud.
- Mahfud menyarankan penundaan sidang paripurna hingga 14 hari kerja setelah menerima nama kandidat dari Presiden untuk sinkronisasi aturan.
Sebelumnya, pimpinan Panitia Ad Hoc (PAH) MPR menginformasikan bahwa Presiden Prabowo berencana menyerahkan dua nama kandidat cawapres pada Rabu (25/11/2026). Ketua Panitia Ad Hoc MPR, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyebut sinyal jadwal penyerahan tersebut telah disampaikan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa penetapan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres pada Rabu (9/12/2026) yang mundur satu pekan dari rencana awal 2 Desember 2026 diputuskan atas usulan Presiden Prabowo dengan mempertimbangkan padatnya agenda kenegaraan serta kebutuhan waktu untuk berkonsultasi dengan koalisi.
Kerap Ditanyakan
T: Kapan Presiden Prabowo berencana menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka?
J: Presiden Prabowo berencana menyerahkan dua nama kandidat cawapres pada Rabu (25/11/2026).
T: Mengapa jadwal rapat paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres diusulkan mundur menjadi 9 Desember 2026?
J: Jadwal tersebut mundur atas usulan Presiden Prabowo dengan mempertimbangkan padatnya agenda kenegaraan serta kebutuhan waktu untuk berkonsultasi dengan koalisi.
Kontributor: Redaksi Wartakita
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























