Wartakita.id, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa meskipun konsep ‘Illicit Enrichment’ tidak dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan, cita-cita untuk memiskinkan para koruptor tetap menjadi prioritas. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kritik terhadap undang-undang yang telah lama dinantikan tersebut.
Intinya
- Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan tidak memuat ketentuan ‘Illicit Enrichment’, namun asas ‘kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya’ (crime does not pay) tetap dipertahankan.
- UU ini memungkinkan perampasan aset melalui jalur pidana maupun non-pidana, serta memperluas jangkauan aset yang dapat dirampas.
- Keputusan untuk tidak memasukkan ‘Illicit Enrichment’ merupakan hasil dari pembahasan mendalam dan pertimbangan berbagai masukan dari masyarakat.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa konsep ‘Illicit Enrichment’ tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset?
J: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian rapat dengar pendapat dan mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi advokat. Meskipun demikian, asas utama bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya tetap dijaga dalam undang-undang ini.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Apakah UU Perampasan Aset yang baru tetap efektif untuk memiskinkan koruptor?
J: Ya, undang-undang ini tetap memiliki mekanisme yang kuat untuk memiskinkan koruptor. Pasal-pasal konkret dalam UU tersebut memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dirampas, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur non-pidana ini menjadi solusi untuk mengatasi kendala seperti tersangka yang meninggal dunia atau melarikan diri, memungkinkan negara tetap mengejar aset bernilai minimal Rp 1.000.000.000.
T: Apa saja jenis kejahatan yang dicakup oleh UU Perampasan Aset?
J: Jangkauan UU Perampasan Aset diperluas tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
T: Bagaimana dengan ancaman hukuman bagi koruptor?
J: UU Perampasan Aset tetap menegaskan ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu, yang berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Pada Kamis, 19 November 2026, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam penjelasannya menegaskan bahwa meskipun ketentuan ‘Illicit Enrichment’ tidak dicantumkan, semangat untuk memiskinkan koruptor tetap hidup dalam undang-undang tersebut. Ia menekankan bahwa asas ‘kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya’ (crime does not pay) tetap menjadi landasan konkret dalam pasal-pasal yang ada.
Habiburokhman merinci bahwa UU Perampasan Aset yang baru ini membuka peluang bagi negara untuk merampas aset hasil korupsi melalui dua jalur utama: pidana dan non-pidana. Jalur non-pidana ini menjadi terobosan penting untuk mengatasi kebuntuan yang sering terjadi ketika tersangka meninggal dunia atau berhasil melarikan diri. Melalui mekanisme ini, aset bernilai minimal Rp 1.000.000.000 tetap dapat dikejar dan disita oleh negara.
Lebih lanjut, jangkauan UU ini diperluas secara signifikan. Tidak hanya menyasar korupsi, undang-undang ini juga mencakup tindak pidana serius lainnya seperti narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta berbagai bentuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat. Komitmen pemberantasan korupsi juga diperkuat dengan penegasan ancaman pidana mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu, tanpa pandang bulu jabatan.
Keputusan untuk tidak memasukkan ‘Illicit Enrichment’ bukanlah keputusan yang diambil secara gegabah. Habiburokhman menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan yang panjang dan mendalam. Komisi III DPR RI telah menggelar 87 rapat dengar pendapat, baik secara tertutup maupun umum, serta menyerap masukan dari berbagai unsur masyarakat.
Termasuk di dalamnya adalah para akademisi, organisasi advokat, mahasiswa, dan instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Jamdatun). Meskipun beberapa pihak, seperti Prof. Mahfud MD, menilai absennya ‘Illicit Enrichment’ mengurangi ‘roh’ undang-undang, Komisi III DPR RI berpandangan bahwa kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat untuk mencapai tujuan memiskinkan koruptor dan memberikan efek jera.
Kontributor: MA. Untung
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























