Wartakita.id, Jakarta — Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 19 November 2026, menuai kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai substansi aturan tersebut melenceng jauh dari semangat awal penyusunannya pada 2023, terutama hilangnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar.
Menurut ICW, mekanisme illicit enrichment sangat penting untuk menelusuri harta pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan atau sumber pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menduga ketidakberanian DPR dan pemerintah memasukkan aturan tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat publik yang kekayaannya meningkat secara tidak wajar dan tidak mampu menjelaskan asal-usulnya.
Intinya
- UU Perampasan Aset yang disahkan DPR pada 19 November 2026 dikritik oleh ICW karena substansinya dinilai melenceng dari draf awal era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2023.
- Pasal mengenai illicit enrichment (peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar) tidak dimasukkan dalam UU yang baru disahkan.
- ICW menduga hilangnya pasal tersebut karena banyak pejabat publik yang kekayaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya.
- ICW juga menyoroti potensi tidak dapat digunakannya UU baru untuk memulihkan kerugian negara dari kasus korupsi sebelum aturan tersebut berlaku, serta pengalihan pengaturan lembaga pengelola aset rampasan ke Peraturan Presiden (Perpres).
Azhim melanjutkan, persoalan kekayaan pejabat publik tidak hanya terkait jumlah harta, tetapi juga transparansi asal-usul dan pencatatannya. ICW menduga terdapat peningkatan kekayaan pejabat yang tidak tercermin dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bahkan menyinggung dugaan kepemilikan perusahaan oleh pejabat yang tidak tercatat dalam laporan tersebut. ICW menganggap ketentuan illicit enrichment krusial untuk membuat transparansi kekayaan pejabat tidak hanya berhenti pada kewajiban melapor, tetapi juga kemampuan menjelaskan sumber kekayaan.
Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menegaskan bahwa undang-undang yang disahkan DPR berbeda dari rancangan yang dibahas pada 2023. Ia menyebut UU Perampasan Aset yang baru sebagai aturan ‘palsu’ karena tidak mencerminkan semangat awal untuk memperkuat upaya negara dalam merampas dan memulihkan aset hasil tindak pidana. ICW menyoroti tiga persoalan utama: tidak dimasukkannya illicit enrichment, potensi tidak berlakunya UU untuk kasus lama, dan pengaturan lembaga pengelola aset rampasan yang dialihkan ke Perpres di bawah kendali presiden. Ketiga isu ini dinilai ICW menyangkut efektivitas undang-undang dalam memburu kekayaan hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada negara.
Kerap Ditanyakan
T: Kapan UU Perampasan Aset disahkan oleh DPR?
J: UU Perampasan Aset disahkan oleh DPR pada Kamis, 19 November 2026.
T: Apa kritik utama ICW terhadap UU Perampasan Aset yang baru?
J: Kritik utama ICW adalah hilangnya ketentuan illicit enrichment (peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar) dan substansi aturan yang dinilai melenceng jauh dari draf awal era Presiden Joko Widodo pada 2023.
Kontributor: Redaksi Wartakita
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























