Sebuah analisis tajam dari The Economist mengungkap kekhawatiran serius terhadap prospek ekonomi Indonesia di mata investor global. Laporan ini menempatkan Indonesia pada radar potensi penurunan minat investasi, sebuah sinyal yang patut dicermati oleh pembuat kebijakan dan pelaku bisnis.
Sorotan Tajam The Economist: Indonesia di Ambang Penurunan Minat Investor
The Economist, dalam edisi terbarunya, menerbitkan dua laporan krusial yang menggarisbawahi kondisi terkini Indonesia. Artikel utama membahas popularitas Prabowo Subianto, sementara laporan kedua yang bertajuk “The Archipelago of Broken Dreams” menyajikan gambaran suram tentang iklim ekonomi negara kepulauan ini. Artikel ini secara lugas menyatakan bahwa jika tren negatif terus berlanjut, Indonesia berpotensi menyusul Palestina dan Ukraina sebagai pasar yang minim peminat investor internasional.
Tanda Bahaya dari MSCI dan Pasar Saham yang Terpuruk
Salah satu indikator utama yang disorot adalah ancaman penurunan peringkat pasar Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dari emerging market menjadi standalone market. Lembaga indeks pasar modal ini menilai pasar saham Indonesia kurang transparan dan rentan terhadap praktik pump and dump. Konsekuensinya, investor dilaporkan berbondong-bondong meninggalkan pasar saham domestik. Data menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir, nilai pasar saham Indonesia telah menyusut hampir separuh, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan anjlok sekitar 38 persen sejak 31 Desember 2025, menjadikannya yang terburuk di dunia sepanjang tahun berjalan.
Kritik Terhadap Tata Kelola Bisnis di Era Prabowo
The Economist mengaitkan kondisi menyedihkan bursa saham ini dengan memburuknya iklim bisnis di Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Laporan ini mengutip beberapa fakta yang meresahkan:
- Meningkatnya Kroniisme dan Intervensi Pemerintah: Kebijakan yang terkesan mengutamakan kroni dan intervensi pemerintah yang semakin dalam di dunia bisnis dilaporkan menimbulkan keresahan di kalangan pebisnis domestik maupun internasional. Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia, misalnya, melaporkan anggotanya menghadapi “regulasi yang terlalu ketat, penegakan aturan yang berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan” dari pihak berwenang.
- Orientasi Ekonomi yang Nasionalistik: Majalah tersebut melihat salah satu akar masalah adalah orientasi ekonomi Prabowo yang terlalu nasionalistik, yang dinilai sebagai pembalikan dari kemajuan ekonomi yang telah dibangun secara bertahap sejak krisis finansial 1997-1998. Berbeda dengan era Joko Widodo di mana figur seperti Luhut Pandjaitan dinilai mampu meluweskan akses bagi pebisnis internasional, saat ini retorika permusuhan yang sering muncul dalam pidato presiden dianggap tidak kondusif bagi iklim investasi.
- Ancaman Nasionalisasi dan Pembatasan Impor: Laporan menyoroti adanya ancaman penyitaan dan nasionalisasi perusahaan asing. Contohnya adalah percobaan nasionalisasi perusahaan tambang emas Martabe yang dikendalikan Jardine Matheson, serta tekanan terhadap Freeport-McMoRan untuk melepas saham anak usahanya. Selain itu, penertiban besar-besaran di sektor kehutanan dan pengambilalihan sepertiga lahan kelapa sawit menjadi sorotan. Gagasan sentralisasi ekspor komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan feronikel yang tiba-tiba dimunculkan juga menimbulkan ketidakpastian.
- Gangguan Rantai Pasok Akibat Pembatasan Impor: Pembatasan impor garam dan gula dengan dalih swasembada memaksa pengusaha makanan menggunakan kualitas garam dalam negeri yang dinilai kurang baik. Hal serupa juga mengganggu rantai pasok perusahaan raksasa minuman seperti Coca-Cola dan PepsiCo. Rencana aturan baru mengenai sertifikasi halal untuk berbagai barang konsumsi, termasuk kosmetik dan suplemen, menambah kompleksitas bagi pelaku bisnis.
Perilaku Belanja Konsumen yang Stagnan dan Penurunan Kelas Menengah
Di sisi lain, perusahaan multinasional yang membidik pasar Indonesia menghadapi tantangan perilaku belanja masyarakat yang stagnan. Meskipun pertumbuhan PDB resmi dilaporkan jarang di bawah 5 persen, porsi pekerja kelas menengah (menurut definisi pemerintah) dilaporkan merosot drastis dari 16 persen satu dekade lalu menjadi hanya 7 persen tahun lalu. Survei NielsenIQ menunjukkan hanya 9 persen konsumen yang merasa kondisi keuangan mereka membaik dibandingkan tahun sebelumnya, menurun tajam dari 54 persen pada 2024. Kondisi ini berdampak signifikan pada sektor industri, termasuk penjualan mobil domestik yang masih berada di bawah level pra-pandemi 2019.
Dampak Tata Kelola dan Prospek Masa Depan
Pelbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan bisnis ini secara kolektif menjelaskan keterpurukan ekonomi Indonesia saat ini. The Economist memberikan peringatan keras: jika tidak ada perbaikan serius dan fundamental, negara ini berisiko benar-benar ditinggalkan oleh pasar global, yang konsekuensinya akan menjadi kerugian besar bagi pembangunan ekonomi nasional.
