Wartakita.id, Makassar — Pemerintah terus memperkuat stimulus ekonomi kerakyatan dengan memperluas penyaluran modal usaha bersubsidi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Merujuk pada kerangka regulasi terbaru dalam Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pelaku usaha produktif berhak mengakses pembiayaan modal kerja maupun investasi hingga batas plafon Rp100 juta tanpa dipersyaratkan agunan tambahan, dengan suku bunga subsidi mulai dari 3 persen hingga 6 persen efektif per tahun.
Fasilitas pinjaman berbunga rendah ini disalurkan secara luas melalui perbankan Himbara seperti KUR BRI, KUR Bank Mandiri, BNI, dan BSI. Di wilayah Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, penyaluran kredit subsidi ini juga diperkuat oleh jaringan kantor cabang bank pembangunan daerah yakni Bank Sulselbar. Hadirnya skema bunga disubsidi APBN ini dirancang untuk membebaskan UMKM dari jerat suku bunga komersial perbankan maupun pinjaman daring ilegal saat ingin menambah modal dagang atau membeli alat produksi baru.
Rincian Suku Bunga Subsidi dan Kebijakan Bebas Agunan Tambahan
Sesuai regulasi pemerintah, pembagian skema KUR dipetakan menjadi tiga segmen utama berdasarkan skala usaha dan kebutuhan modal debitur:
- KUR Super Mikro (Plafon s.d. Rp10 Juta): Dikenakan suku bunga tetap sebesar 3 persen efektif per tahun. Skema ini sangat ramah bagi perintis usaha pemula, pekerja yang terkena PHK, maupun ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro produktif.
- KUR Mikro (Plafon di atas Rp10 Juta s.d. Rp100 Juta): Menerapkan skema suku bunga bergraduasi (berjenjang) untuk mendorong debitur naik kelas, yaitu 6 persen efektif per tahun untuk pengajuan pinjaman pertama, 7 persen untuk pinjaman kedua, 8 persen untuk pinjaman ketiga, dan 9 persen untuk pinjaman keempat.
- KUR Kecil (Plafon di atas Rp100 Juta s.d. Rp500 Juta): Mengikuti skema bunga 6 persen hingga 9 persen dengan ketentuan agunan tambahan yang dinilai secara proporsional oleh bank penyalur.
Ketentuan paling krusial yang ditegaskan kembali oleh pemerintah adalah perlindungan debitur dari pembebanan jaminan fisik. Untuk seluruh pinjaman dengan plafon sampai dengan Rp100 juta (mencakup KUR Super Mikro dan KUR Mikro), bank penyalur dilarang keras meminta agunan tambahan, baik berupa sertifikat tanah (SHM/SHGB) maupun BPKB kendaraan. Agunan pokok pembiayaan murni bertumpu pada kelayakan objek usaha yang dibiayai dan telah terproteksi oleh lembaga penjaminan kredit resmi (seperti Jamkrindo dan Askrindo).























