Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, Tiongkok menunjukkan keahlian diplomasi ganda. Beijing berupaya menstabilkan kawasan demi pasokan energi vital, sembari mempersiapkan agenda penting pertemuan puncak dengan Amerika Serikat.
Tiongkok: Stabilitas Energi dan Kepentingan Strategis
Konflik antara blok Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memicu manuver diplomatik tingkat tinggi dari Tiongkok. Sebagai importir minyak mentah terbesar di dunia, separuh kebutuhan energi Tiongkok bergantung pada pasokan dari Timur Tengah. Oleh karena itu, menjaga stabilitas kawasan bukan sekadar prioritas, melainkan keharusan strategis bagi Beijing.
Pendekatan Tiongkok yang terukur ini bahkan mendapat pengakuan dari Washington. Presiden Donald Trump dilaporkan memberikan apresiasi kepada Beijing karena dinilai turut mendorong Iran untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai. Eric Olander, pemimpin redaksi China-Global South Project, mengamati bahwa Tiongkok telah menempatkan Iran dalam “ruang negosiasi”, meskipun belum di meja perundingan utama.
Momentum Menuju Pertemuan Xi-Trump
Di sisi lain, sumber internal pemerintah Tiongkok mengindikasikan bahwa momentum ini dimanfaatkan untuk agenda lain, termasuk isu perdagangan dan Taiwan, menjelang pertemuan krusial antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Trump yang dikenal “transaksional dan mudah dipengaruhi pujian” menjadi sasaran “sambutan karpet merah” dari Tiongkok untuk menjaga “stabilitas strategis”.
Respon Tiongkok di Tengah Tekanan
Menghadapi tekanan yang meningkat, termasuk kemungkinan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran, Tiongkok mengintensifkan aktivitas diplomatiknya. Namun, Beijing secara sengaja menahan diri dari kritik keras terhadap langkah militer Washington. Tujuannya jelas: demi kelancaran pertemuan dengan Trump yang sempat tertunda akibat konflik ini.
Rencana Perdamaian Empat Poin Xi Jinping
Presiden Xi Jinping telah menyampaikan rencana perdamaian empat poin yang mencakup koeksistensi damai, kedaulatan negara, supremasi hukum internasional, serta keseimbangan antara pembangunan dan keamanan. Meskipun demikian, ketika Trump mengeluarkan peringatan keras, Tiongkok hanya menyatakan “sangat prihatin” dan mendesak “peran konstruktif dalam meredakan situasi”.
Intensitas Komunikasi Diplomatik dan Jangkauan
Upaya diplomasi Tiongkok terlihat dari intensitas komunikasi pejabat tingginya. Menteri Luar Negeri Wang Yi tercatat melakukan hampir 30 panggilan dan pertemuan dengan mitra internasional untuk mendorong gencatan senjata. Utusan khusus Zhai Jun melakukan tur ke lima ibu kota negara Teluk dan Arab, bahkan menempuh jalur darat untuk menghindari wilayah udara yang diperebutkan, menunjukkan keseriusan dan tantangan di lapangan.
Mempererat Hubungan Lintas Spektrum
Presiden Xi menyampaikan rencana damai saat bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Langkah ini menggarisbawahi upaya Tiongkok untuk mempererat hubungan dengan berbagai pihak di kawasan, termasuk rival Iran, sembari terus mendorong Teheran menuju dialog konstruktif.
Keterbatasan Pengaruh dan Persepsi Skeptis
Meskipun aktif, ruang pengaruh Tiongkok dinilai memiliki keterbatasan. Beijing memang berperan mendorong Iran ke meja perundingan, namun kurangnya kehadiran militer di Timur Tengah membatasi kekuatan tekanan diplomatiknya. Profesor Cui Shoujun dari Universitas Renmin mencatat bahwa “rasa urgensi dan mode intervensi pada tingkat taktis Tiongkok sedang berubah”.
Pandangan skeptis juga muncul. Patricia Kim dari Brookings Institution menilai diplomasi Beijing lebih bersifat simbolis. Ia berpendapat bahwa Tiongkok tidak menunjukkan minat menjadi penjamin gencatan senjata, dan “cukup puas berada di pinggir lapangan sementara Amerika Serikat menanggung tekanan utama”.
Fokus Pertemuan Xi-Trump: Praktis, Bukan Fundamental
Pertemuan Xi dan Trump diperkirakan akan fokus pada isu-isu praktis seperti potensi pembelian pesawat Boeing dalam jumlah besar dan peningkatan impor produk pertanian dari AS. Namun, para analis memprediksi bahwa pembahasan tidak akan menyentuh isu-isu besar seperti tata kelola kecerdasan buatan, akses pasar, atau kelebihan kapasitas industri. Scott Kennedy dari Center for Strategic and International Studies menegaskan, “tidak ada peluang sama sekali bagi Tiongkok untuk mencapai kesepakatan besar dengan Amerika Serikat.”
