Pembentukan Badan Ekspor Nasional yang diusulkan sebagai konsolidasi ekspor komoditas strategis di bawah satu BUMN menuai kritik. Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Harris Turino, menyuarakan keprihatinan atas potensi birokrasi baru dan distorsi pasar yang dapat muncul dari kebijakan ini.
Analisis Mendalam Terhadap Rencana Badan Ekspor Nasional
Dalam pidatonya mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, Presiden RI telah memaparkan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, serta penurunan angka kemiskinan hingga 6,0-6,5 persen. Meskipun apresiasi diberikan atas target tersebut, Dr. Harris Turino menekankan pentingnya uji realitas, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini cenderung bertahan di angka lima persen.
Mesin Pertumbuhan Baru dan Tantangan Pelaksanaannya
Untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi, Harris Turino menggarisbawahi perlunya identifikasi dan implementasi mesin pertumbuhan baru. Ini mencakup investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja formal. Tanpa fondasi ini, pencapaian target pertumbuhan yang signifikan akan sulit terwujud.
Risiko Birokrasi dan Distorsi Pasar dari Badan Ekspor Nasional
Gagasan pembentukan Badan Ekspor Nasional, yang bertujuan mengkonsolidasikan ekspor komoditas strategis di bawah satu badan BUMN, dipertanyakan oleh Harris Turino. Ia khawatir bahwa badan ini justru dapat melahirkan lapisan birokrasi baru yang menambah kompleksitas, alih-alih memperkuat tata kelola.
Potensi Pembengkakan Biaya dan Penurunan Fleksibilitas
Pertanyaan krusial yang diajukan adalah apakah badan ini akan menjadi instrumen penguatan tata kelola atau justru menjadi simpul birokrasi baru. Harris Turino memperingatkan adanya potensi distorsi pasar. Jika seluruh proses ekspor dipaksa melalui satu pintu terpusat, ada risiko biaya transaksi membengkak dan fleksibilitas dalam merespons dinamika pasar global akan menurun drastis.
Solusi: Negara yang Hadir Lebih Cerdas, Bukan Lebih Besar
Sebagai alternatif, Harris Turino mengusulkan pendekatan yang lebih cerdas. Ia berpendapat bahwa yang dibutuhkan Indonesia bukanlah negara yang hadir lebih besar, melainkan negara yang hadir lebih cerdas. Rekomendasinya adalah pengembangan platform nasional tata kelola ekspor terintegrasi yang berbasis teknologi.
Reformasi Fiskal dan Keadilan APBN
Selain isu badan ekspor, Harris Turino juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal Indonesia. Ia mendorong reformasi penerimaan negara, termasuk upaya mengejar potensi pajak dari platform digital global yang saat ini mungkin belum optimal tergarap. Stabilitas makro, menurutnya, tidak hanya lahir dari pernyataan optimisme, tetapi dari kecepatan respons dan kualitas kebijakan yang terukur.
Lebih lanjut, ia menegaskan visi APBN yang ideal. “Kita memerlukan APBN yang tidak hanya sehat di atas kertas, tetapi hidup di tengah masyarakat dan menghadirkan rasa keadilan,” tutupnya, menekankan bahwa APBN harus menjadi alat perjuangan bangsa yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Add wartakita.id as a preferred source on Google
