Pemberlakuan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri sejak Senin, 1 Juni 2026, disambut dengan penguatan nilai tukar Rupiah di pasar domestik. Mata uang Garuda berhasil membukukan apresiasi 76 poin, mengakhiri perdagangan di level Rp 17.805 per Dolar AS. Meskipun demikian, para pelaku pasar dan pengamat masih menahan napas, menantikan bukti nyata efektivitas kebijakan ini dalam menopang stabilitas nilai tukar Rupiah dalam jangka panjang, mengingat sentimen pasar global yang masih menjadi faktor dominan.
- Rupiah menguat 76 poin ke Rp 17.805 per Dolar AS pada 1 Juni 2026.
- Penguatan terjadi bertepatan dengan hari pertama aturan baru DHE SDA berlaku.
- Aturan mewajibkan eksportir SDA menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
- Pengamat pasar uang menilai kebijakan ini berkontribusi pada penguatan awal.
- Namun, sentimen geopolitik global masih menjadi perhatian utama investor.
Wartakita.id – Senin, 1 Juni 2026, menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023, mewajibkan seluruh eksportir SDA untuk menempatkan devisa mereka di dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Kebijakan ini disambut oleh penguatan nilai tukar Rupiah di pasar keuangan domestik, yang berhasil ditutup menguat 76 poin ke posisi Rp 17.805 per Dolar AS dari penutupan sebelumnya di Rp 17.880 per Dolar AS.
Dampak Awal Kebijakan DHE SDA Terhadap Rupiah
Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa penerapan aturan baru DHE SDA menjadi salah satu faktor krusial di balik penguatan Rupiah pada awal pekan ini. Menurutnya, kewajiban menempatkan dana hasil ekspor di perbankan domestik, khususnya Himpunan Bank Negara (Himbara), memberikan suntikan likuiditas valuta asing yang signifikan bagi pasar domestik. “Yang membuat Rupiah hari ini mengalami penguatan adalah penerapan aturan baru DHE yang harus terparkir di perbankan Himbara. Ini cukup bagus,” ujar Ibrahim.
Namun, Ibrahim mengingatkan bahwa penguatan yang terjadi belum tentu berlanjut dalam jangka panjang. Perhatian utama para investor global saat ini masih tertuju pada dinamika geopolitik internasional, terutama tensi antara Amerika Serikat dan Iran, yang berpotensi besar memengaruhi pergerakan Dolar AS. “Sentimen eksternal masih menjadi faktor dominan yang menentukan arah Rupiah. Karena itu, kebijakan DHE belum tentu mampu sepenuhnya meredam tekanan dari luar negeri. Ini hanya bersifat sementara,” tegasnya.
Detail Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026
Pemerintah secara resmi memberlakukan PP Nomor 21 Tahun 2026 mulai 1 Juni 2026. Aturan ini menetapkan kewajiban bagi eksportir SDA untuk merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Untuk sektor nonmigas, dana wajib ditempatkan dalam rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara itu, eksportir komoditas minyak dan gas (migas) diwajibkan menempatkan minimal 30 persen DHE SDA mereka selama tiga bulan.
Pemerintah memiliki harapan besar bahwa kebijakan ini akan memperkuat cadangan devisa, menjaga likuiditas valuta asing, serta menopang stabilitas nilai tukar Rupiah. Namun, pasar masih menantikan bukti nyata efektivitas implementasinya, termasuk tingkat kepatuhan eksportir dan sejauh mana kebijakan ini mampu meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri.
Insentif Pajak untuk Kepatuhan Eksportir
Untuk mendorong kepatuhan para eksportir, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan adanya insentif pajak yang menarik. Para pengusaha yang patuh menempatkan DHE SDA pada sistem keuangan dalam negeri berhak mendapatkan insentif pajak hingga 0 persen. “Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan instrumen investasi reguler,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Besaran tarif dan insentif pajak yang diberikan akan disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana oleh masing-masing pelaku usaha. Purbaya menjelaskan bahwa insentif pemotongan PPh hingga 0 persen pada penempatan DHE SDA ini jauh lebih menguntungkan bagi eksportir dibandingkan jika dana ditempatkan pada instrumen investasi reguler lainnya, yang biasanya dikenakan pajak hingga 20 persen. “Biasanya kalau di bond (obligasi), yield (imbal hasil)-nya dikenakan pajak 20 persen. Kalau menempatkan dananya dari DHE SDA, maka pajak instrumen itu 0 persen,” jelasnya.
Relaksasi dan Pengecualian dalam Penempatan DHE
Penempatan dana hasil ekspor wajib dilakukan melalui rekening bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). Selain itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dalam valuta asing (valas) ke Rupiah maksimal sebesar 50 persen.
Namun, terdapat relaksasi bagi eksportir di sektor pertambangan migas dan nonmigas yang memiliki pembeli (buyer) dari negara mitra dagang Indonesia yang telah menjalin perjanjian bilateral maupun kerja sama perdagangan. “Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-Himbara. Porsi penempatan pada bank non-Himbara maksimal sebesar 30 persen dengan jangka waktu penempatan paling lama tiga bulan,” imbuh Purbaya.
Dengan adanya berbagai insentif dan relaksasi tersebut, pemerintah berharap kebijakan DHE SDA dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, mulai dari penguatan cadangan devisa hingga stabilitas nilai tukar Rupiah. Namun, evaluasi jangka panjang tetap menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan penuh dari kebijakan strategis ini.
