Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan kian mengkhawatirkan sejak awal Agustus. Keterdesakan penegakan hukum menguat, tidak hanya menyoroti empat perusahaan yang diduga terlibat, tetapi juga puluhan korporasi lainnya yang terdeteksi memiliki titik api di konsesinya.
- Kondisi karhutla di Kalimantan memburuk, memicu desakan penindakan hukum lebih luas.
- Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung upaya pemadaman di Kalimantan Barat di tengah kabut asap.
- Data satelit menunjukkan ribuan titik api di Kalimantan Barat, menginstruksikan penanganan cepat dan tegas terhadap pelanggaran.
- Pemerintah menambah personel, helikopter water bombing, dan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pemadaman.
- Empat perusahaan di Kalimantan Barat diselidiki, dengan potensi sanksi pencabutan izin; LSM mendesak penindakan lebih luas.
- Polisi telah menetapkan 72 tersangka dari sembilan provinsi terdampak karhutla, termasuk di Kalimantan, atas motif pembukaan lahan perkebunan.
- Kendala pemadaman meliputi penyusutan sumber air, medan sulit, dan angin kencang; masyarakat diimbau menjaga kesehatan.
Presiden Prabowo Tinjau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat
Menyikapi eskalasi karhutla, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan langsung ke Kalimantan Barat pada Sabtu (22/08). Kunjungan ini dilaksanakan di tengah pekatnya kabut asap yang masih menyelimuti sebagian wilayah. Presiden didampingi oleh jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kapolri Listyo Sigit, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.
Dalam rapat terbatas di Posko Satgas Udara Lanud Supadio, Presiden menerima laporan dari Tenaga Ahli Kepala BNPB, Asrianus Bulo. Data satelit menunjukkan 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam 24 jam terakhir di Kalimantan Barat, melengkapi ribuan titik panas lainnya dengan tingkat kepercayaan menengah dan rendah. Menanggapi situasi ini, Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla di lahan gambut dilakukan secepat dan seoptimal mungkin. Beliau juga menekankan perlunya penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang teridentifikasi, serta meminta pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam menegakkan aturan dan memperkuat upaya pencegahan.
Penguatan Upaya Pemadaman dan Pencegahan
Untuk mempercepat proses pemadaman, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menambah tiga batalyon TNI (sekitar 1.500 personel), mengerahkan enam helikopter water bombing, dan meningkatkan frekuensi operasi modifikasi cuaca (OMC). Selain itu, alat-alat bantu seperti pompa air dan bor air akan didistribusikan, khususnya untuk menangani titik panas bawah tanah pada lahan gambut yang menjadi tantangan tersendiri.
Penyelidikan Perusahaan dan Penetapan 72 Tersangka Karhutla
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa saat ini empat perusahaan di Kalimantan Barat tengah menjalani proses penyelidikan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus karhutla. Beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha, apabila terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan.
Namun, desakan untuk penindakan yang lebih komprehensif datang dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan. Koordinator Kampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, berpendapat bahwa penindakan terhadap empat perusahaan saja belum mencukupi. Data yang dihimpun Walhi menunjukkan bahwa sejak Juli 2026, sekitar 74% titik api di Kalimantan terdeteksi berada di dalam area konsesi. Ratusan konsesi dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan sawit, kehutanan, hingga pertambangan, teridentifikasi memiliki titik-titik panas yang berpotensi menjadi sumber kebakaran.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, menambahkan bahwa setidaknya dua dari empat perusahaan yang sedang diselidiki diketahui pernah menerima sanksi administratif akibat praktik pembakaran yang berulang di konsesi mereka pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menyayangkan bahwa penyelidikan terhadap empat korporasi tersebut terkesan selektif dan mungkin hanya berfungsi sebagai ‘tumbal’ publik. Di sisi lain, Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dari sembilan provinsi yang terdampak karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan. Para tersangka diduga sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan, dengan motif menekan biaya operasional. Barang bukti seperti korek api, oli bekas, Bahan Bakar Minyak (BBM), parang, serta bibit sawit turut diamankan. Motif utama yang teridentifikasi adalah pembukaan lahan perkebunan sawit di musim kemarau agar lebih mudah dan efisien. Pihak Polri menegaskan komitmennya untuk terus memburu seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran secara langsung maupun aktor intelektual di baliknya.
Kendala Pemadaman dan Imbauan BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui adanya kendala signifikan dalam operasi pemadaman karhutla. Salah satu tantangan terbesar adalah menyusutnya sumber air yang semakin menjauh dari titik panas, menyulitkan baik operasi darat maupun udara. Medan yang sulit ditembus dan hembusan angin kencang juga menambah kompleksitas upaya petugas pemadam.
Untuk mengatasinya, BNPB terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca. Selain itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi dampak buruk kabut asap karhutla terhadap kesehatan.
Kontributor: MA. Untung
Penyunting: M. Ridham
