Jakarta – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menghadiri Asistensi Penerapan Transaksi Non-Tunai (Cashless) atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta. Acara yang bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini dihadiri oleh perwakilan Bapenda seluruh Indonesia.
Dr. Hendriwan, M.Si, Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, membuka acara tersebut dan menekankan pentingnya penerapan ETP untuk meningkatkan efisiensi serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. “TP2DD harus terus mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Hendriwan.
Firman Hamid Pagarra menyatakan bahwa asistensi ETP ini merupakan langkah penting bagi Bapenda Makassar dalam mencapai target pajak daerah secara optimal. “Perluasan transaksi pajak daerah dan retribusi melalui ETP dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi penerimaan pajak. Kami di Bapenda Makassar terus berupaya meningkatkan layanan publik dan melakukan sosialisasi intensif mengenai sistem digital PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) yang telah dijalankan sejak 2022,” jelas Firman.
Dengan dukungan program ini, Pemkot Makassar berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak melalui saluran digital yang aman dan mudah diakses. Selain mempermudah masyarakat, sistem ETP juga membantu memastikan kelancaran pencatatan dan pemantauan penerimaan pajak daerah, yang berkontribusi positif terhadap pendapatan kota.
Acara asistensi ini diharapkan akan menghasilkan solusi dan langkah konkret dalam menerapkan elektronifikasi transaksi di berbagai daerah untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
