Pendekatan militeristik yang dipaksakan ke dalam ruang sipil kembali menelan korban, membuka ruang evaluasi kritis terhadap cara kita mendefinisikan kedisiplinan dan kepemimpinan dalam ranah bisnis.
Tragedi tewasnya lima orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat mengikuti pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) memicu desakan keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan agar program tersebut segera dihentikan.
Peristiwa ini memaksa kita untuk mengkaji ulang sebuah tesis fundamental: apakah doktrin militer benar-benar relevan untuk membangun profesionalisme manajerial, atau justru merupakan anomali yang membahayakan tata kelola sipil?
Tesis Kematian dan Kekeliruan Konseptual
Tragedi ini bukanlah sekadar kebetulan medis, melainkan hasil dari kebijakan yang memaksakan pendekatan militer tanpa dasar kebutuhan dan relevansi.
Berdasarkan penjelasan Kepala BPSDM Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, rentetan kedaruratan medis ini merenggut lima nyawa calon manajer:
Yonanda Muhammad Taufik wafat akibat henti jantung (cardiac arrest) pada 17 Juni 2026.
Hanisha Musyarrafah meninggal dunia akibat heat stroke pada 18 Juni 2026.
Novia Ramadhani Sihotang wafat akibat TBC paru aktif pada 23 Juni 2026.
Muhammad Rifqi Renaldi Gunawan meninggal akibat pneumonia dengan komplikasi hipertensi dan obesitas pada 26 Juni 2026.
Nola Diasari mengalami henti jantung dan wafat pada 26 Juni 2026 setelah mengeluhkan sesak napas.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menegaskan bahwa tidak ada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas keterlibatan militer dalam pelatihan masyarakat sipil ini. Program Pelatihan Militer Koperasi ini sejak awal cacat secara konseptual karena berasumsi bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil.
Antithesis: Batas Tipis Kedisiplinan dan Kekakuan
Secara empirik, pendekatan militeristik dalam dunia bisnis dan manajerial memang kerap dielu-elukan karena diyakini memberikan satu manfaat utama: kedisiplinan.
Namun, kedisiplinan ini datang dengan harga yang mahal berupa kekakuan struktural.
Lingkungan militer dirancang dan dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan absolut yang sangat relevan untuk fungsi pertahanan negara.
Sebaliknya, organisasi sipil dan entitas bisnis—termasuk entitas komunal seperti koperasi—sangat bergantung pada ruang untuk berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, serta pengambilan keputusan secara partisipatif.
Membawa budaya militer ke dalam ekosistem bisnis hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, alergi terhadap kritik, dan minim dialog.
Hal ini jelas bertentangan dengan realitas pasar, di mana pemecahan masalah harus dilakukan secara rasional dan kolaboratif.
Sintesis: Era Lean Leadership dan Koordinasi Horizontal
Bisnis modern, apalagi yang bergerak di akar rumput seperti KDMP, tidak lagi beroperasi menggunakan struktur komando atas-ke-bawah. Organisasi masa kini digerakkan oleh garis koordinasi horizontal.
Adaptasi adalah kunci utama untuk bertahan. Ketika pasar berubah dalam hitungan hari, sebuah koperasi tidak bisa menunggu “perintah dari komando atas” untuk merespons dinamika harga atau kebutuhan anggotanya.
Kompetensi pengelola koperasi harus dibangun melalui:
Penguasaan tata kelola organisasi.
Kepemimpinan partisipatif.
Akuntabilitas dan literasi keuangan.
Pemberdayaan masyarakat, bukan latihan militer.
Lebih jauh, kepemimpinan dalam bisnis modern membutuhkan lean leadership dan meneladani sifat-sifat kepemimpinan para nabi yang sukses membawa perubahan transformasional bagi umat manusia: mengutamakan empati, pelayanan (servant leadership), keluwesan dalam bernegosiasi, dan ketangguhan moral, bukan sekadar ketahanan fisik.
Realitas Manajerial Indonesia Saat Ini
Teori manajerial dan kepemimpinan dapat dipelajari dari ribuan buku, namun memiliki bakat memimpin atau tidak, hanya akan terlihat secara nyata setelah seseorang memegang tampuk kepemimpinan.
Untuk saat ini, Indonesia berada pada fase di mana kita cukup dipimpin oleh barisan manajer handal—para eksekutor pragmatis yang sanggup mengurai dan menyelesaikan masalah-masalah awet dan berulang yang terus diwariskan dari satu penguasa ke penguasa berikutnya.
Kita membutuhkan teknokrat dan manajer yang paham bagaimana merestrukturisasi sistem, bukan sekadar mengamankan barisan.
Pemerintah harus segera menghentikan program latsarmil ini dan melakukan evaluasi menyeluruh agar konsep tata kelola organisasi sipil dan nilai-nilai demokrasi tidak semakin terkikis.
Militerisasi ruang sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi keamanan, tetapi juga mengebiri potensi adaptasi dan inovasi yang justru menjadi detak jantung ekonomi kerakyatan.
