Pemerintahan Amerika Serikat kini tengah menjalankan proses pengembalian dana tarif impor senilai sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.800 triliun kepada para importir. Dana ini dikembalikan setelah kebijakan tarif yang sempat diterapkan dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.
Kronologi dan Dasar Hukum Pembatalan Tarif Impor AS
Tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) secara resmi dicabut pada akhir Februari. Keputusan fundamental ini diambil menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa IEEPA tidak memberikan kewenangan eksekutif kepada presiden untuk memberlakukan tarif semacam itu. Sekitar dua minggu setelah putusan tersebut, Hakim Federal Richard Eaton mengeluarkan perintah yang menginstruksikan pengembalian seluruh tarif yang telah dipungut berdasarkan IEEPA kepada para importir.
Detail Angka dan Proses Pengembalian Dana Tarif Impor
Jumlah pengembalian dana yang mencapai sekitar US$100 miliar diungkapkan dalam dokumen resmi yang diajukan oleh pemerintah AS ke Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat pada Selasa, 4 Agustus 2026. Nilai ini merepresentasikan sekitar 60% dari total US$166 miliar yang berhasil dikumpulkan dari penerapan tarif luas oleh pemerintahan Trump sepanjang tahun 2025.
Untuk memfasilitasi dan mengelola proses pengembalian dana yang kompleks ini, U.S. Customs and Border Protection (CBP) mengimplementasikan sistem khusus bernama Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) pada akhir April. Sistem CAPE dirancang secara cermat untuk melacak dan menyalurkan dana pengembalian kepada para importir secara efisien.
Menurut keterangan pejabat CBP, Brandon Lord, per tanggal 31 Juli, sistem CAPE telah berhasil menerima sebanyak 252.496 deklarasi pengembalian tarif. Deklarasi ini mencakup lebih dari 25 juta entri impor yang dikenakan tarif. Dari jumlah tersebut, sekitar US$100 miliar telah selesai melalui proses verifikasi, sertifikasi, dan pengiriman ke Departemen Keuangan AS untuk proses pembayaran lebih lanjut.
Tantangan Hukum dan Gugatan Kelompok dalam Pengembalian Dana Tarif
Kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump merupakan salah satu elemen krusial dalam agenda ekonomi dan kebijakan luar negerinya. Presiden Trump sendiri sempat menyuarakan kekecewaannya atas putusan pengadilan yang membatalkan tarif tersebut. “Kebijakan tarif telah memberikan hasil yang luar biasa. Kami telah mengumpulkan dana hingga ratusan miliar dolar,” ujar Trump dalam sebuah wawancara dengan Fox News.
Pasca kekalahan di Mahkamah Agung, pemerintahan Trump telah berupaya untuk membangun kembali rezim tarif dengan landasan hukum yang berbeda. Namun, metode baru ini pun tidak luput dari tantangan hukum yang signifikan.
Perkembangan terkait pengembalian dana ini juga mencuat di tengah adanya gugatan yang diajukan oleh Freestyle World, sebuah perusahaan importir. Perusahaan tersebut berupaya mengajukan gugatan kelompok atas nama perusahaan-perusahaan kecil yang merasa mengalami kesulitan dalam memperoleh pengembalian dana melalui sistem CAPE. Pemerintah AS, di sisi lain, berargumen bahwa permohonan sertifikasi class action ini diajukan di luar batas waktu yang ditentukan dan dianggap tidak sah.
Status Sisa Pengembalian Dana Tarif Impor
Terlepas dari berbagai perdebatan hukum yang mengiringinya, operasi pengembalian dana ini belum sepenuhnya rampung. Data resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 330.000 importir telah membayar tarif IEEPA atas lebih dari 53 juta entri impor. Ini berarti, meskipun sekitar US$100 miliar telah berhasil dikembalikan, pemerintah AS masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses pengembalian dana dalam jumlah yang sangat besar kepada ratusan ribu importir lainnya.
Add wartakita.id as a preferred source on Google
