Makassar, September 2026 – Kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan utama Kota Makassar bukan lagi pemandangan asing. Sejak beberapa bulan terakhir, antrean kendaraan mengular di hampir setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi, menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
Analisis Mendalam: Mengurai Benang Kusut Antrean SPBU Makassar
Fenomena antrean yang begitu masif di hampir seluruh SPBU Kota Makassar, kecuali yang terpaksa tutup akibat kehabisan stok atau memang tidak beroperasi, bukanlah indikasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) struktural. Analisis mendalam dari berbagai sumber terpercaya, termasuk pernyataan resmi Pertamina dan pantauan langsung di lapangan, menunjukkan bahwa akar masalahnya terletak pada lonjakan permintaan BBM bersubsidi yang berlapis, diperparah dengan dinamika sosial dan ekonomi.
Pemicu Utama: Peralihan ke BBM Subsidi Pasca Kenaikan Harga
Sejak sekitar bulan Juni 2026, terjadi kenaikan signifikan pada harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Dengan harga yang meroket ke kisaran Rp16.250 per liter, banyak pengguna kendaraan, baik pribadi maupun logistik, terpaksa melakukan rasionalisasi biaya. Peralihan ini secara masif menyasar BBM bersubsidi, terutama Pertalite (seharga Rp10.000 per liter) dan biosolar (Rp6.800 per liter). Disparitas harga yang begitu mencolok menjadi magnet kuat yang menarik lonjakan permintaan ke jenis BBM bersubsidi.
Lonjakan Kendaraan Logistik dan Dampaknya pada Jalur Trans Sulawesi
Sebagai salah satu titik singgah vital di jalur Trans Sulawesi, Makassar menjadi episentrum pergerakan kendaraan logistik. Truk-truk besar, bus antarkota antarprovinsi, dan berbagai armada angkutan barang dari berbagai penjuru daerah memilih untuk mengisi bahan bakar di SPBU dalam kota Makassar. Kebiasaan para pengemudi, yang kerap mengisi tangki hingga penuh untuk meminimalkan frekuensi berhenti, secara signifikan memperlama waktu pelayanan per kendaraan. Akibatnya, antrean tidak hanya mengular panjang di dalam area SPBU, tetapi meluas hingga ke badan jalan, menyebabkan kemacetan parah di ruas-ruas utama seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, AP Pettarani, Urip Sumoharjo, dan Pengayoman.
Panic Buying dan Isu Krisis Energi yang Memperburuk Situasi
Memasuki bulan September 2026, situasi antrean kian memburuk, tidak hanya terbatas pada biosolar, tetapi juga merambah ke Pertalite, bahkan di beberapa titik terpantau antrean untuk Pertamax. Hal ini diperparah oleh maraknya isu dan kekhawatiran di masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir, kelangkaan air bersih, serta terbatasnya pasokan elpiji 3 kilogram. Melihat fenomena antrean BBM yang semakin panjang dan menyebar, banyak warga yang ikut mengisi bahan bakar sebagai langkah “jaga-jaga” atau panic buying, meskipun mereka tidak memiliki kebutuhan mendesak. Fenomena ini menciptakan efek domino yang memperparah kepadatan di SPBU.
Respons Pertamina: Penegasan Stok Aman dan Langkah Mitigasi
Menanggapi keresahan masyarakat, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, melalui Area Manager Communication, Relation, & CSR, Lilik Hardiyanto, berulang kali menegaskan bahwa tidak ada indikasi kelangkaan struktural pasokan BBM di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Makassar. “Enggak ada langka. Stok tersedia dan cukup,” ujar Lilik Hardiyanto, menekankan bahwa pasokan BBM telah ditingkatkan rata-rata 10-15 persen di atas konsumsi normal harian. Pertamina juga telah mengambil langkah proaktif, termasuk memajukan jam operasional mobil tangki dan SPBU, menempatkan petugas pengatur lalu lintas (marshal) di SPBU yang padat, serta mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan riil.
Suara Warga di Media Sosial dan Harapan Solusi Jangka Panjang
Cuitan pengguna media sosial X (sebelumnya Twitter) pada 8-9 September 2026 banyak menggambarkan keluhan yang serupa. Antrean mengular, kemacetan parah, dan rasa frustrasi karena masalah BBM seolah beriringan dengan isu kebutuhan pokok lainnya. Beberapa akun secara eksplisit mempertanyakan solusi jangka panjang yang ditawarkan dan menandai akun resmi @pertamina, menunjukkan adanya ekspektasi terhadap penanganan yang lebih komprehensif.
Dampak Jangka Panjang dan Imbauan Pemerintah
Kondisi antrean panjang yang telah berlangsung berbulan-bulan ini, dengan intensitas naik-turun, menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem distribusi dan manajemen permintaan BBM. Pertamina bersama pemerintah daerah terus berupaya mengimbau masyarakat untuk membeli BBM secara bijak, menghindari praktik penimbunan atau pembelian berlebihan, serta melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan melalui Contact Center 135. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga dilaporkan telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tertib dan tepat sasaran.
Pertanyaan krusial yang tersisa adalah, apakah langkah penambahan pasokan dan pengaturan antrean yang telah diambil akan cukup untuk mengurai kemacetan dan keresahan yang dirasakan masyarakat? Warga Makassar, bersama pengamat transportasi dan energi, akan terus menantikan hasil nyata di lapangan.
“Sudah berbulan-bulan begini. Mau berangkat kerja harus putar jalan cari SPBU yang tidak terlalu parah antreannya. Kadang sudah sampai di SPBU, eh kehabisan juga. Sangat menyusahkan,” keluh seorang pengemudi ojek online di Makassar yang enggan disebutkan namanya, di tengah antrean panjang di SPBU AP Pettarani.
Sumber: CNN Indonesia, Kompas.id, DetikSulsel, Rakyat Sulsel, dan pantauan media serta cuitan warga X per 9 September 2026.
Kontributor: H. Gunadi
Penyunting: Budi S.
