MAKASSAR, Wartakita.id – Penundaan pembangunan kembali Stadion Mattoanging di Makassar, Sulawesi Selatan, hingga September 2026, telah memicu kekecewaan publik yang mendalam dan secara kritis membahayakan daya saing serta keberlanjutan PSM Makassar di Liga 1 musim 2026/2027. Situasi ini menuntut intervensi segera dan transparansi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, manajemen PSM, hingga PSSI, demi menjaga marwah sepak bola kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Gap yang persisten antara janji pemerintah dan kebutuhan praktis PSM akan markas modern telah menyoroti isu akuntabilitas dan pengembangan olahraga regional.
Sejarah Panjang dan Janji Manis yang Menguap
Stadion Mattoanging, yang dulunya bernama Stadion Andi Mattalatta, bukan sekadar arena olahraga; ia adalah monumen sejarah dan kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya para pendukung PSM Makassar. Sejak dirobohkan pada tahun 2020 dengan janji pembangunan kembali yang megah dan modern, proyek ini telah menjadi saga penantian yang tak berujung. Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Nurdin Abdullah, menjanjikan stadion berstandar internasional yang akan menjadi markas permanen PSM. Namun, janji tersebut kini terasa semakin jauh dari kenyataan.
Berbagai kendala, mulai dari masalah anggaran, proses lelang yang berlarut-larut, hingga perubahan kebijakan, telah menghantui proyek ini. Pada awal tahun 2023, harapan sempat membumbung tinggi ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan rencana untuk melanjutkan pembangunan. Namun, hingga September 2026, progres signifikan yang diharapkan masih belum terlihat. “Setiap tahun ada janji, setiap tahun pula kami kecewa. Mattoanging bukan hanya stadion, tapi rumah bagi kami, para suporter PSM,” ujar Daeng Beta, salah satu pentolan kelompok suporter PSM Makassar, yang ditemui Wartakita.id pada pertengahan September 2026.
Kronologi Penundaan dan Dampak Ekonomi-Sosial
Rentetan penundaan pembangunan Stadion Mattoanging dapat ditelusuri dari beberapa fase. Setelah pembongkaran total pada tahun 2020, proses perencanaan dan penganggaran menghadapi berbagai rintangan birokrasi. Anggaran yang dialokasikan seringkali tidak mencukupi atau terhambat oleh revisi. Pada tahun 2022, muncul wacana untuk melibatkan pihak ketiga atau skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), namun inisiatif ini pun belum membuahkan hasil konkret.
Pada awal 2024, Pemprov Sulsel kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek, bahkan sempat menargetkan peletakan batu pertama pada akhir tahun tersebut. Namun, hingga memasuki kuartal terakhir 2026, target tersebut masih jauh panggang dari api. Situs proyek yang seharusnya ramai dengan aktivitas konstruksi, kini masih terlihat sepi, menyisakan puing-puing dan ilalang yang tumbuh subur.
Dampak dari penundaan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merambat ke sektor ekonomi dan sosial. Pedagang kecil di sekitar lokasi yang dulunya menggantungkan hidup dari keramaian stadion kini kehilangan mata pencarian. Komunitas olahraga lokal juga kehilangan fasilitas vital untuk pembinaan atlet. Yang paling terasa adalah erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Kami butuh bukti, bukan hanya janji manis. Setiap kali ada pergantian pimpinan, janji Mattoanging selalu muncul, tapi hasilnya nihil,” keluh seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
PSM Makassar: Terjepit di Antara Harapan dan Realita Pahit
Bagi PSM Makassar, kondisi Stadion Mattoanging yang tak kunjung rampung adalah duri dalam daging. Sejak Mattoanging dirobohkan, tim berjuluk Juku Eja ini terpaksa mengungsi ke Stadion Gelora BJ Habibie di Parepare, sebuah kota yang berjarak sekitar 150 kilometer dari Makassar. Meskipun Stadion BJ Habibie telah menjadi “rumah kedua” yang penuh kenangan manis, termasuk saat PSM meraih gelar juara Liga 1, namun secara logistik dan finansial, ini adalah beban berat.
Perjalanan jauh untuk setiap pertandingan kandang, biaya operasional yang membengkak, serta potensi kehilangan pendapatan dari tiket dan merchandise akibat jarak, menjadi tantangan serius bagi manajemen klub. “Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Parepare, namun memiliki stadion sendiri di Makassar adalah impian dan kebutuhan mendesak. Ini mempengaruhi banyak aspek, mulai dari rekrutmen pemain, kenyamanan tim, hingga pendapatan klub,” jelas seorang sumber internal manajemen PSM Makassar yang meminta anonimitas.
Ancaman Daya Saing di Liga 1 2026/2027
Musim Liga 1 2026/2027 akan menjadi periode krusial bagi PSM Makassar. Dengan standar lisensi klub AFC yang semakin ketat, memiliki stadion yang memenuhi kriteria modern bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Stadion yang layak tidak hanya mencakup fasilitas lapangan, tetapi juga ruang ganti, area media, fasilitas medis, hingga aksesibilitas dan keamanan bagi penonton. Tanpa stadion yang memadai, PSM berisiko menghadapi sanksi, mulai dari denda, larangan bermain di kandang sendiri, hingga bahkan kesulitan dalam mendapatkan lisensi klub untuk berkompetisi di level Asia.
Daya saing PSM di Liga 1 juga terancam. Klub-klub lain di Indonesia terus berbenah, membangun atau merenovasi stadion mereka menjadi lebih modern dan representatif. Stadion yang megah dan fasilitas latihan yang lengkap adalah daya tarik utama bagi pemain bintang. Tanpa itu, PSM akan kesulitan bersaing dalam merekrut talenta terbaik, yang pada akhirnya akan berdampak pada performa tim di lapangan.
“Stadion adalah jantung sebuah klub sepak bola modern. Ia bukan hanya tempat bertanding, tapi juga pusat pengembangan ekonomi, komunitas, dan identitas. Jika PSM terus bermain di luar kota, mereka akan kehilangan ‘roh’ kandang yang sangat penting untuk membangun mental juara dan basis penggemar yang kuat,” kata Dr. Ir. Andi Baso, seorang pengamat olahraga dan tata kota dari Universitas Hasanuddin.
Mendesak Intervensi dan Transparansi: Jalan ke Depan
Melihat urgensi situasi ini, diperlukan intervensi segera dan transparansi total dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat dan PSM Makassar membutuhkan kejelasan mengenai status proyek, anggaran yang tersedia, dan jadwal pembangunan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain:
- Pembentukan Tim Khusus: Membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan Pemprov, manajemen PSM, PSSI, Kemenpora, dan perwakilan suporter untuk mengawal proyek ini secara transparan.
- Audit Menyeluruh: Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses perencanaan dan penganggaran yang telah berjalan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi.
- Skema Pembiayaan Inovatif: Menjajaki skema pembiayaan alternatif seperti KPBU atau melibatkan investor swasta yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan olahraga.
- Komunikasi Publik yang Jelas: Pemerintah harus secara rutin dan transparan menginformasikan progres pembangunan kepada publik, bukan hanya janji-janji tanpa dasar.
- Prioritas Anggaran: Memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk proyek ini dalam APBD tahun-tahun mendatang, mengingat pentingnya stadion bagi daerah dan klub.
Stadion Mattoanging adalah simbol kebangkitan olahraga Sulawesi Selatan. Penundaannya yang berkepanjangan tidak hanya merugikan PSM Makassar, tetapi juga mencoreng citra pemerintah daerah dan menghambat potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis olahraga. Musim Liga 1 2026/2027 sudah di depan mata, dan PSM Makassar membutuhkan kepastian. Sudah saatnya janji-janji manis diubah menjadi tindakan nyata demi masa depan Juku Eja dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.
Kontributor: Budi S.
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.
