Keresahan masyarakat Makassar akibat antrean panjang di SPBU dan kelangkaan elpiji kian memuncak. DPRD Sulawesi Selatan bertindak tegas, mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk segera menstabilkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji demi kelancaran aktivitas warga.
Desakan Keras DPRD Sulsel untuk Stabilisasi Pasokan Energi
Menyikapi keluhan masyarakat yang tak kunjung usai, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan telah melayangkan desakan kepada PT Pertamina Patra Niaga setempat. Tujuannya jelas: menstabilkan kondisi dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) di tengah fenomena antrean panjang yang melanda berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulsel, khususnya di Makassar.
Aspirasi Masyarakat dan Tuntutan Konkret
Ketua DPRD Sulsel, Rachmatika Dewi, menggarisbawahi bahwa aspirasi masyarakat terkait antrean panjang di SPBU, yang bahkan telah menyebabkan kemacetan lalu lintas, terus mengalir. Beliau menegaskan bahwa tuntutan Dewan bukanlah sekadar penjelasan verbal semata, melainkan langkah-langkah konkret dan solusi nyata dari Pertamina untuk mengatasi permasalahan krusial ini, yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kronologi Kelangkaan dan Dugaan Penyelewengan
Fenomena antrean panjang ini dilaporkan telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan terakhir. Kondisi ini terjadi baik untuk BBM bersubsidi maupun nonsubsidi, menimbulkan pertanyaan serius mengenai manajemen pasokan. Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan kelangkaan dan penyelewengan dalam distribusi elpiji tiga kilogram bersubsidi, yang menjadi sorotan utama.
Satgas Dibentuk, Namun Masalah Berlanjut
Sebagai respons awal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait telah berupaya membentuk satuan tugas (satgas) guna menangani persoalan ini secara komprehensif. Namun, ironisnya, antrean panjang dan dugaan kelangkaan BBM serta elpiji masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak Pertamina sangatlah dibutuhkan.
Dugaan Penyelewengan Elpiji Bersubsidi ke Luar Wilayah
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, secara spesifik menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi elpiji tiga kilogram bersubsidi. Beliau menduga kuat bahwa elpiji bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat Sulsel justru dibawa ke daerah lain untuk dijual kembali dengan harga yang jauh melambung tinggi. Kondisi ini sangat merugikan warga, mengingat harga elpiji tiga kilogram di luar Sulsel dilaporkan mencapai Rp50.000 hingga Rp70.000 per tabung, sebuah angka yang sangat jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp18.500 di Sulsel.
Tindak Lanjut dan Inspeksi Langsung
Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina Patra Niaga ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat sebelumnya yang digelar pada 18 Agustus 2026. Rapat tersebut secara khusus membahas dugaan kelangkaan kebutuhan energi masyarakat di Sulsel. Untuk memastikan ketersediaan pasokan secara langsung, anggota DPRD Sulsel bersama pihak Pertamina turut melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU yang berlokasi di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar. Sidak ini secara nyata mengkonfirmasi adanya antrean panjang yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yang signifikan.
Penjelasan Pertamina: Lonjakan Permintaan dan Hoaks
Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, memberikan penjelasan mengenai penyebab antrean yang terjadi selama sekitar dua bulan terakhir. Menurutnya, beberapa faktor turut memicu kondisi ini, termasuk kenaikan permintaan yang signifikan dari sektor pariwisata dan logistik yang sedang menggeliat di Sulsel. Beliau memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG selalu disuplai ke SPBU setiap hari tanpa henti, memastikan ketersediaan pasokan.
Rainier juga menduga adanya informasi yang tidak benar atau hoaks yang beredar di masyarakat mengenai kenaikan harga BBM dan elpiji. Ia meyakini bahwa informasi keliru inilah yang memicu kepanikan dan berujung pada antrean panjang. Oleh karena itu, ia memohon bantuan dari tokoh masyarakat untuk mengimbau warga agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Di sisi lain, Pertamina sendiri berkomitmen untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh agen elpiji dan jalur distribusinya guna mencegah terjadinya penyelewengan lebih lanjut.
Kontributor: MA. Untung
Penyunting: RR. Nur
