Proyeksi mengejutkan mengenai 1 juta sarjana berpotensi menganggur pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pembuat kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak penguatan konektivitas antara dunia pendidikan dan industri, sementara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui kompleksitas dalam memprediksi kebutuhan pasar kerja di masa depan.
Sorotan DPR: Urgensi ‘Link and Match’ yang Kuat
Dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dan Kemnaker pada 21 Januari 2026, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, secara tegas menyoroti belum adanya indikator keberhasilan yang signifikan dari program penyerapan lulusan. Ia mempertanyakan efektivitas program magang nasional yang hanya menjangkau sebagian kecil dari total sarjana yang berisiko menganggur.
Nurhadi menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Kemnaker dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Tujuannya adalah untuk memastikan kurikulum pendidikan tinggi selaras dengan kebutuhan riil industri dalam negeri.
“Dengan data pengangguran sarjana yang justru meningkat, artinya ini belum ada indikator keberhasilan yang nyata. Sebenarnya Pak Menteri bisa duduk bersama dengan Kemendikti, bagaimana prodi yang ada ini disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri,” ujar Nurhadi.
Respons Kemnaker: Tantangan Proyeksi Pasar Kerja yang Dinamis
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengonfirmasi bahwa koordinasi dengan Kemdiktisaintek telah berjalan. Namun, tantangan utama yang diidentifikasi adalah minimnya proyeksi pasar kerja atau ‘employment outlook’ yang detail dan akurat untuk jangka panjang.
Menaker menjelaskan bahwa salah satu kesulitan terbesar adalah memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja untuk 5 hingga 10 tahun mendatang. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan beberapa jenis pekerjaan yang ada saat ini bahkan diprediksi tidak akan eksis dalam lima tahun ke depan.
“Jadi memang ini yang belum adalah proyeksi kebutuhan tenaga kerja 5 tahun atau 10 tahun yang datang. Kita sudah coba corat-coret, ternyata tidak mudah, begitu cepat. Riset menunjukkan 10% job title, posisi yang ada di industri sekarang, dalam 5 tahun terakhir itu enggak ada,” ungkap Yassierli.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya menjadikan ‘employment outlook’ sebagai patokan utama, di samping pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penguatan sektor vokasi dan peningkatan sertifikasi profesi juga menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek.
Data Pengangguran Terbuka: Lulusan Universitas dalam Sorotan
Angka prediksi 1 juta pengangguran sarjana merujuk pada data BPS per Februari 2025. Dari total 7,28 juta orang pengangguran terbuka, 1,01 juta atau sekitar 6,2% di antaranya adalah lulusan universitas. Selain itu, tercatat pula 177.399 lulusan diploma yang menganggur.
Jika dirinci berdasarkan tingkat pendidikan, data BPS menunjukkan bahwa lulusan SD dan SMP masih mendominasi angka pengangguran terbuka dengan 2,42 juta orang, diikuti oleh lulusan SMA (2,03 juta) dan SMK (1,63 juta). Namun, persoalan pengangguran di kalangan sarjana menunjukkan adanya kesenjangan antara kualifikasi pendidikan tinggi dan permintaan riil dari sektor industri.
