NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama sejumlah organisasi kemanusiaan global secara resmi mendeklarasikan status “famine” atau kelaparan ekstrem di beberapa wilayah Sudan pada 5 November 2025. Deklarasi ini menandai eskalasi krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini, dengan sedikitnya 8,7 juta orang menghadapi kelaparan akut akibat perang saudara yang berkepanjangan dan blokade sistematis terhadap bantuan kemanusiaan.
Keputusan yang diumumkan dalam sesi darurat di New York ini diambil setelah data lapangan dari Program Pangan Dunia (WFP) dan UNICEF mengonfirmasi kondisi bencana di wilayah Darfur dan Khartoum. Menurut laporan tersebut, lebih dari 1,5 juta anak di bawah usia lima tahun berisiko tinggi mengalami malnutrisi akut parah, sebuah kondisi yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan perkembangan permanen jika tidak ditangani segera.
Akar Krisis: Perang dan Blokade Bantuan Kemanusiaan
Pemicu utama bencana kelaparan ini adalah konflik bersenjata yang meletus sejak April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di bawah komando Mohamed Hamdan Dagalo. Pertempuran sengit telah menghancurkan infrastruktur vital, termasuk lahan pertanian, pasar, dan jalur distribusi makanan, serta melumpuhkan ekonomi negara.
Secara kritis, kedua belah pihak dituduh oleh PBB menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dengan sengaja menghalangi akses truk-truk bantuan. Laporan terbaru mengonfirmasi bahwa tidak ada konvoi makanan yang berhasil mencapai wilayah konflik utama seperti Ombada dan Darfur Utara sejak Juli 2025. Blokade ini memperparah situasi di mana inflasi harga pangan telah melonjak hingga 300%, membuat makanan pokok tidak terjangkau bahkan bagi mereka yang memiliki sisa tabungan.
Skala Bencana dalam Angka dan Data
Analisis data yang menjadi dasar deklarasi ini menunjukkan gambaran yang suram. Selain 8,7 juta orang dalam fase darurat kelaparan (IPC Fase 4 dan 5), proyeksi PBB mengindikasikan bahwa tanpa intervensi militer dan kemanusiaan skala besar, jumlah orang yang berisiko kelaparan penuh dapat membengkak menjadi 25 juta pada akhir tahun 2025.
Survei lapangan yang dilakukan WFP, dikombinasikan dengan data satelit NASA yang memantau biomassa dan ketersediaan air, menunjukkan penurunan drastis dalam produksi pertanian lokal. Faktor iklim, seperti kekeringan berkepanjangan yang diperburuk oleh perubahan iklim, semakin memperkecil peluang panen dan menambah tekanan pada pasokan makanan yang sudah menipis.
Respon Internasional dan Hambatan Logistik
Menanggapi deklarasi ini, PBB meluncurkan seruan penggalangan dana darurat sebesar US$4,2 miliar untuk operasi kemanusiaan sepanjang tahun 2026. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menjanjikan paket bantuan awal senilai US$500 juta. Namun, para pejabat PBB menekankan bahwa dana saja tidak cukup. Hambatan terbesar saat ini adalah akses yang aman dan tanpa syarat untuk mendistribusikan bantuan.
Krisis ini juga telah memicu gelombang pengungsi besar-besaran, dengan ratusan ribu warga Sudan melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Chad dan Ethiopia. Arus pengungsi ini memberikan tekanan tambahan pada sumber daya negara-negara tersebut, yang juga tengah menghadapi tantangan ketahanan pangan mereka sendiri, sehingga mengancam stabilitas regional di Tanduk Afrika dan Sahel.
Krisis Multidimensi Tanpa Solusi Cepat
Deklarasi kelaparan di Sudan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga merupakan kegagalan kolektif komunitas internasional untuk mencegah konflik dan melindungi warga sipil. Para analis menyatakan bahwa solusi yang langgeng hanya dapat dicapai melalui tekanan diplomatik yang kuat untuk gencatan senjata segera dan pembukaan koridor kemanusiaan. Tanpa solusi politik, jutaan nyawa akan tetap berada di ambang kematian, menjadikan Sudan sebagai episentrum krisis kemanusiaan global yang paling mematikan dalam satu dekade terakhir.
Add wartakita.id as a preferred source on Google
