Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, menyuarakan keprihatinan atas besarnya anggaran pelatihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang mencapai Rp 30 juta per orang.
Anggaran Fantastis untuk Latsarmil Calon Manajer Kopdes
Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Angka yang diungkapkan Hasanuddin sungguh mencengangkan, yaitu mencapai Rp 30 juta per peserta.
Rincian Anggaran dan Polemik yang Muncul
Menurut penjelasan Hasanuddin, dari total biaya pelatihan selama 45 hari yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 45 juta per peserta, mayoritas porsi, yakni Rp 30 juta, dialokasikan khusus untuk kegiatan latihan militer. Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 15 juta diperuntukkan bagi pembelajaran substansi terkait koperasi. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan krusial, mengingat tugas pokok dan fungsi utama seorang manajer Kopdes adalah pada aspek pengelolaan koperasi, bukan pada aktivitas kemiliteran.
Menuntut Efisiensi dan Penghematan Anggaran Negara
Hasanuddin secara tegas menyatakan bahwa skema pelatihan yang diterapkan saat ini dinilai sangat tidak efisien. Ia berpendapat bahwa penghapusan komponen latihan militer dari kurikulum pelatihan akan memberikan penghematan anggaran negara yang signifikan. Jika komponen latihan militer berhasil dihilangkan, negara berpotensi menghemat sekitar Rp 30 juta untuk setiap peserta, yang setara dengan dua pertiga dari total keseluruhan biaya pelatihan.
Mempertimbangkan jumlah total peserta calon manajer Kopdes secara nasional yang mencapai 35.476 orang, potensi penghematan anggaran jika latihan militer dihapus bisa membengkak hingga mencapai angka triliunan rupiah. Ini menunjukkan betapa besar potensi pemborosan jika anggaran tidak dikelola dengan bijak dan tepat sasaran.
Fokus Utama: Peningkatan Kompetensi Manajerial
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan kembali bahwa kebutuhan mendesak bagi Kopdes saat ini adalah kehadiran manajer yang memiliki kompetensi profesional dalam berbagai aspek pengelolaan bisnis. Hal ini mencakup pemahaman mendalam mengenai tata kelola keuangan yang baik, strategi pemasaran yang efektif, serta kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, materi pelatihan seharusnya diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kemampuan manajerial para calon pengelola, bukan pada latihan fisik atau kegiatan kemiliteran yang dinilai tidak relevan dengan tupoksi mereka.
Usulan Perubahan Skema Pelatihan yang Lebih Relevan
Menimbang aspek efisiensi dan relevansi dengan tugas pokok, Hasanuddin mengusulkan agar Kementerian Koperasi mengambil peran dalam membiayai pelatihan manajerial bagi para calon pengelola Kopdes Merah Putih. Sementara itu, untuk peserta program Kampung Nelayan Merah Putih, ia mengusulkan agar pelatihan manajerial didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan kementerian yang membidangi.
Hasanuddin berharap besar agar pemerintah dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan yang ada saat ini. Tujuannya adalah agar pelatihan tersebut menjadi lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan yang terpenting, mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa menimbulkan beban anggaran negara yang berlebihan dan tidak perlu.
