Pemerintah mengambil langkah strategis dengan memangkas pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026. Pemangkasan sebesar Rp 67 triliun ini, dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi pengelolaan dana program.
- Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk APBN 2026 dipangkas Rp 67 triliun.
- Pagu anggaran berkurang dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
- Pemangkasan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi.
- Realisasi anggaran MBG hingga 30 April 2026 telah mencapai Rp 75 triliun.
- Program telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Detail Pemangkasan Anggaran MBG dan Instruksi Presiden
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa keputusan pemangkasan ini diambil untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta pada Selasa (19/5).
“MBG sudah mencapai Rp 75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp 335 triliun. Tapi nanti bukan Rp 335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya.
Meski belum merinci secara detail rencana lanjutan mengenai penghematan anggaran MBG, Menteri Keuangan memberikan sinyal adanya perbaikan dalam manajemen program. Presiden Prabowo Subianto disebut tengah fokus pada penyempurnaan manajemen program MBG serta cara Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membelanjakan anggarannya.
Fokus pada Efektivitas dan Efisiensi Program
Penekanan Presiden, menurut Purbaya, adalah pada bagaimana penghematan dapat dilakukan tanpa mengorbankan efektivitas program, khususnya dalam hal penyediaan makanan bagi para siswa. “Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” tegasnya.
Realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April 2026 menunjukkan angka yang signifikan, yaitu sebesar Rp 75 triliun. Angka ini telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Angka realisasi ini setara dengan 22,4 persen dari pagu awal APBN sebesar Rp 335 triliun.
Konteks Belanja Negara dan Pendapatan Negara
Pemangkasan anggaran MBG ini terjadi di tengah gambaran belanja negara yang tumbuh signifikan. Belanja negara secara keseluruhan tumbuh 34,3 persen dengan nilai mencapai Rp 1.082,8 triliun, yang setara dengan 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 51,1 persen, mencapai Rp 826 triliun. Bendahara negara menjelaskan bahwa realisasi ini merupakan hasil dari strategi pemerintah untuk meratakan penyaluran belanja di sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp 400,5 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L tumbuh sebesar 45,2 persen atau senilai Rp 425,5 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp 918,4 triliun. Dengan demikian, defisit APBN hingga 30 April 2026 tercatat sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau senilai Rp 164,4 triliun.
