Wartakita.id, MAKASSAR – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) bukan sekadar deretan angka statistik korban jiwa. Peristiwa ini memicu perdebatan sengit mengenai dua hal fundamental: kriteria penetapan status “Bencana Nasional” dan ketidakadilan struktural dalam pemberian izin pengelolaan hutan.
Ketika publik mendesak pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab penuh lewat status Bencana Nasional, pemerintah justru bergeming. Namun, jika kita membedah logika pemerintah dalam menolak status tersebut, kita menemukan sebuah ironi besar yang justru menampar kebijakan mereka sendiri dalam memberikan izin tambang dan perkebunan: Mengapa risiko bencana dibebankan ke daerah, sementara izin perusakan alam diputuskan di pusat?
Dilema Pemerintah: Mengapa Berat Menetapkan “Bencana Nasional”?
Penetapan status Bencana Nasional bukanlah keputusan yang diambil semata-mata berdasarkan empati, melainkan kalkulasi politik, ekonomi, dan hukum yang rumit. Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah memiliki alasan pragmatis—dan terkadang sinis—untuk mempertahankan status bencana di level provinsi:
- Risiko Reputasi dan Ekonomi Makro Seperti yang disiratkan oleh Menteri Dalam Negeri dan BNPB, label “Nasional” mengirimkan sinyal bahaya ke dunia internasional. Dalam kacamata investor dan wisatawan, status ini diterjemahkan sebagai “negara lumpuh” atau “krisis tak terkendali.” Hal ini berpotensi memukul rating kredit negara, menghambat investasi asing, dan mematikan sektor pariwisata yang sensitif terhadap isu keamanan.
- Konsekuensi Hukum dan Beban Fiskal Status nasional membawa konsekuensi hukum yang mengikat. Pemerintah pusat wajib menanggung 100% biaya rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan APBN. Lebih jauh lagi, status ini membuka celah gugatan class action dari korban yang menuntut ganti rugi penuh atas kegagalan negara melindungi warganya. Bagi kas negara yang sedang ketat, ini adalah mimpi buruk fiskal jangka panjang.
- Pengakuan Kegagalan Politik Secara politis, penetapan status ini adalah pengakuan implisit bahwa pemerintah daerah (Gubernur/Bupati) telah gagal total dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Ini juga menjadi “kartu merah” bagi pemerintah pusat dalam isu pencegahan bencana (mitigasi), seperti kegagalan mengawasi deforestasi. Oleh karena itu, selama roda pemerintahan daerah masih dianggap berputar, pusat akan menghindari pengambilan alih komando.
Indikator Teknis: Kapan Status Itu Layak Berubah?
Secara teknokratis, sebuah bencana naik status menjadi nasional bukan hanya karena jumlah mayat yang bergelimpangan, melainkan karena lumpuhnya fungsi pemerintahan daerah. Indikator kuncinya meliputi:
Eskalasi Korban dan Kerugian: Jumlah korban jiwa (seperti 753 orang di Sumatera) dan kerusakan ribuan rumah memang masif, namun indikator utamanya adalah apakah angka tersebut melampaui kapasitas fiskal dan logistik APBD provinsi.
Kelumpuhan Infrastruktur Vital: Apakah jalur transportasi nasional putus total? Apakah pasokan energi dan komunikasi lintas provinsi mati?
Disintegrasi Tata Kelola: Indikator paling krusial adalah ketika Pemda kolaps—pegawai tidak bisa bekerja, kantor hancur, dan rantai komando daerah putus total (seperti pada Tsunami Aceh 2004 atau Gempa Palu 2018).
Saat ini, meski skalanya mengerikan, pemerintah pusat menilai Pemda di Sumatera masih berfungsi, sehingga intervensi pusat bersifat “dukungan perkuatan” tanpa perlu mengambil alih status.
Logika Terbalik: Asimetri Izin Konsesi dan Risiko Bencana
Di sinilah letak kritik mendasar yang harus disuarakan. Pemerintah menggunakan logika “Kapasitas Daerah” untuk menolak status Bencana Nasional. Mereka berargumen: “Selama daerah mampu, biarkan daerah yang menangani. Pusat hanya membantu.”
Namun, logika ini cacat dan tidak konsisten jika diterapkan pada hulu masalah penyebab banjir: pemberian izin konsesi hutan untuk tambang dan perkebunan monokultur (sawit).
Jika pemerintah konsisten dengan logika bahwa daerah (masyarakat lokal) adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan menanggung risiko saat bencana terjadi, maka seharusnya: Pemberian izin pengelolaan hutan juga harus berjenjang dan wajib mendapatkan persetujuan mutlak dari masyarakat dan daerah setempat.
Fakta yang terjadi saat ini justru sebaliknya (Top-Down):
Izin diterbitkan di Jakarta: Keputusan mengubah hutan lindung menjadi tambang atau kebun sawit seringkali diketok di kementerian pusat.
Manfaat Ekonomi Menguap ke Atas: Keuntungan besar dinikmati korporasi di Jakarta atau luar negeri. Pemerintah pusat mendapat pajak dan royalti besar. Daerah hanya mendapat serpihan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan lapangan kerja buruh kasar.
Risiko Ditanggung di Bawah: Ketika hutan gundul dan banjir bandang menerjang, masyarakat lokal lah yang kehilangan nyawa, rumah, dan masa depan.
Alam Menagih Paksa dan Tunai: Sebuah Tuntutan Keadilan Ekologis
Daya rusak yang disebabkan perusakan manusia pada alam, jauh lebih dahsyat dari ekor siklon Senyar yang membawa hujan dan angin yang menyapa Sumatera akhir November 2025 barusan. Kerusakan kali ini lebih banyak disebabkan manusia ketimbang alam, berbeda dengan erupsi gunung berapi atau gempa bumi, kontribusi manusia bersifat tidak langsung.
Banjir bandang di Sumatera adalah bukti bahwa alam menagih tunai segala bentuk eksploitasi yang dilakukan atas nama ekonomi. Tidak ada kredit, tidak ada cicilan.
Ketidakadilan ini sangat mencolok. Masyarakat lokal dipaksa menerima risiko (banjir, longsor, kekeringan) dari keputusan bisnis yang tidak mereka buat, sementara keuntungan ekonomi dari keputusan tersebut tidak mereka nikmati secara proporsional.
Oleh karena itu, kita perlu menuntut reformasi tata kelola sumber daya alam dengan logika yang sama persis dengan penanggulangan bencana:
Veto Lokal: Izin lingkungan (AMDAL) tidak boleh sekadar formalitas. Masyarakat desa dan pemerintah daerah harus memiliki hak veto. Jika warga lokal berkata “tidak” karena takut banjir, maka Jakarta tidak boleh memaksakan izin “ya” demi investasi.
Desentralisasi Risiko dan Izin: Jika pemerintah pusat tidak mau menanggung risiko bencana (dengan menolak status nasional), maka pemerintah pusat juga tidak boleh memonopoli wewenang pemberian izin yang memicu bencana tersebut.
Audit Lingkungan Berbasis Masyarakat: Pengawasan hutan tidak bisa lagi hanya mengandalkan satelit atau laporan perusahaan, tetapi harus melibatkan masyarakat adat dan lokal yang hidupnya bergantung pada kelestarian alam tersebut.
Mari berbenah dan bersikap adil
Pemerintah tidak bisa terus bermain dua kaki. Mereka tidak bisa menjadi sentralistik saat membagi kue ekonomi (izin tambang/sawit), namun tiba-tiba menjadi desentralistik saat bencana melanda (menolak status nasional).
Jika risiko bencana harus ditanggung daerah, maka kedaulatan atas lingkungan pun harus dikembalikan ke daerah. Selama izin perusakan hutan masih diobral dari pusat tanpa persetujuan rakyat yang terdampak, maka setiap banjir bandang yang terjadi adalah bencana buatan negara, terlepas dari label status apa yang ditempelkan di atasnya.
