Konflik pernyataan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mencuat setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang, Kartiyus, secara terbuka mengkritik kinerja Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, menyoroti dugaan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap petugas di lapangan.
Kritik Pedas dari Sekda Sintang
Dalam rekaman yang diunggah pada Selasa (1/9), Kartiyus secara spesifik meminta Raja Juli Antoni untuk lebih aktif turun tangan dan memberikan dukungan kepada anak buahnya serta petugas di lapangan. Ia mempertanyakan efektivitas Menhut dalam menjaga hutan dan mencegah terjadinya karhutla yang telah meluas.
“Hei menteri, turun tangan, bantu anak buah mu di lapangan ya. Jangan urusan penyakitnya saja diserahkan ke bupati. Jaga hutan, kalau sudah terbakar gini, bupati. Mana Raja Juli Antoni, menteri kehutanan kita. Jaga itu hutan mu, jangan dibiarkan terbakar,” ujar Kartiyus dalam video tersebut, sebagaimana dikutip.
Sorotan pada Kebutuhan Logistik Petugas
Lebih lanjut, Kartiyus juga menyoroti isu krusial terkait kebutuhan logistik dan dukungan bagi petugas pemadam karhutla dari Manggala Agni. Ia mengemukakan kekhawatiran mengenai pemenuhan kebutuhan dasar para petugas, termasuk makanan, yang dinilainya seharusnya menjadi tanggung jawab langsung kementerian.
“Anak buah mu di Manggala Agni itu nggak makan, masa bupati ngasih dia makan. Kasih makan anak buahmu yang memadamkan api itu, KPH kita itu kan anak buah Raja Juli Antoni,” tegasnya, menekankan perlunya perhatian lebih dari Menhut terhadap jajarannya.
Respons Kemenhut: Pentingnya Kolaborasi dan Sinergi
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa Kemenhut memandang setiap masukan dari masyarakat maupun pihak terkait sebagai elemen penting dalam upaya pengendalian karhutla. Namun, ia menekankan bahwa Kemenhut tidak perlu memberikan respons spesifik terhadap setiap pernyataan atau unggahan individu dalam situasi genting seperti ini.
Ristianto menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah komitmen dan aksi nyata dari seluruh pihak untuk bergerak bersama secara bahu-membahu. Ia menekankan pentingnya setiap elemen menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing secara optimal, baik dalam pencegahan, penanganan, maupun pemulihan dampak karhutla.
Koordinasi Lintas Sektor yang Diperkuat
Pemerintah, melalui Kemenhut, terus berupaya memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sektor swasta, serta masyarakat luas.
Kemenhut kembali mengingatkan bahwa pengendalian karhutla adalah tanggung jawab kolektif. Sinergi, kerja nyata, dan kepedulian dari seluruh elemen bangsa merupakan kunci utama dalam melindungi masyarakat, kelestarian lingkungan, serta hutan Indonesia dari ancaman kebakaran yang merusak.
Kontributor: MA. Untung
Penyunting: M. Ridham
